Melapor ke DKPP, Cakra 19 Minta Ketua KPU Pekanbaru dan Komisoner Bawaslu Riau Dipecat Dari Jabatannya


Dibaca: 1404 kali 
Senin,15 Oktober 2018 - 18:25:07 WIB
Melapor ke DKPP, Cakra 19 Minta Ketua KPU Pekanbaru dan Komisoner Bawaslu Riau Dipecat Dari Jabatannya Fery SH dan Said Abu Sofian Kuasa Hukum Cakra 19 saat mengajukan pengaduan di Bawaslu Riau Senin (15/10/2018)
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Relawan Jokowi, Cakra 19 melaporkan Ketua KPU Kota Pekanbaru dan Ketua dan Komisioner Bawaslu Riau ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Dua lembaga penyelenggara pemilu tersebut diadukan karena dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Ketua KPU Kota Pekanbaru dan anggota Bawaslu Provinsi Riau.
 
Mereka dilaporkan oleh Fajar Surya Pratomo yang dikuasakan kepada kuasa hukumnya Fery SH dan Said Abu Supian.
 
Dari Bawaslu Riau yang dilaporkan Rusidi Rusdan selaku Ketua dan Neil Antariksa komisioner lembaga pengawas pemilu tersebut. Kemudian Gema Wahyu Adinata, dan Hasan anggota Bawaslu.
 
Selanjutnya juga Ketua KPU Kota Pekanbaru Amiruddin Sijaya juga turut dilaporkan ke DKPP.
 
Mereka dilaporkan menurut Feri SH dan Said Abu Sofian karena menunjukan ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas dan menunjukan ketidakpahaman atas peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan pernyataan yang berbeda-beda sehingga membingungkan dan menyesatkan masyarakat pemilih.  
 
"Dengan adanya perbedaan-perbedaan pernyataan di media pemberitaan tersebut, tergambar dengan jelas adanya upaya-upaya tertentu dan para Teradu untuk memaksakan diri memeriksa dan memanggil kepala daerah yang telah secara nyata dan terang-terangan mendukung Calon Presiden Ir Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin. Dengan demikian terindikasi para teradu tidak netral dan berpihak kepada calon tertentu dalam melaksanakan tugas" urai Fery SH kepada Gagasan Senin sore (15/10/2018).
 
Selain itu juga, Bawaslu dinilai ada dugaan kesengajaan dengan menyebarkan surat pemanggilan kepada kepala daerah kepada beberapa media pemberitaan bahkan viral di Media Sosial (Medsos) padahal kata Fery surat tersebut belum sampai kepada pihak-pihak yang akan dipanggil.
 
Selain itu juga lucunya lagi, pihak-pihak lembaga penyelenggara pemilu tersebut membuat status di akun Facebooknya untuk menyampaikan kekeliruan karena salah dalam penulisan tanggal terkait surat tersebut.
 
Prilaku penyelenggara pemilu tersebut, kata Fery menunjukan ketidakprofesionalan dalam bekerja, sehingga menimbulkan keresahan dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat Riau.
 
"Bawaslu adalah organ negara yang berfungsi sebagai pengawas pemilu sehingga bekerja tidak boleh menimbulkan kegaduhan di dalam masyarakat" ujar Fery.
 
Atas ketidakprofesionalan tersebut, kata Fery pihaknya meminta agar DKPP memberikan sanksi kepada lembaga penyelenggara tersebut dengan memberhentikan dari jabatannya.
 
Editor Arif Wahyudi
Reporter Nurul Hadi   

Akses gagasanriau.com Via Mobile m.gagasanriau.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu,20 Maret 2019 - 20:43:37 WIB

    Majelis Hakim PHI Kabulkan Gugatan 11 Eks Karyawan Riau Televisi

    Majelis Hakim PHI Kabulkan Gugatan 11 Eks Karyawan Riau Televisi GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Setelah melewati proses persidangan panjang, akhirnya Gugatan 11 orang mantan karyawan Riau Televisi (RTV) dikabulkan majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Pekanbaru. Putu
  • Rabu,20 Maret 2019 - 09:38:49 WIB

    Danlanud Roesmin Nurjadin Buka Karya Bakti TNI Tahun 2019

    Danlanud Roesmin Nurjadin Buka Karya Bakti TNI Tahun 2019 GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Komandan Lanud RSN Marsma TNI Ronny Irianto Moningka ST MM membuka Karya Bakti TNI Tahun 2019 di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Selasa (19/3/2019). Komandan Lanud Roemin
  • Rabu,20 Maret 2019 - 09:21:57 WIB
    Menanggapi Unjukrasa Guru-guru Hari ini

    Dewan Pendidikan Riau : Walikota Harus Carikan Solusi

    Dewan Pendidikan Riau : Walikota Harus Carikan Solusi GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU -Walikota Pekanbaru Firdaus MT harus mencarikan solusi atas tuntutan guru sertifikasi SD dan SMP terhadap dihapuskannya tunjangan transportasi guru. Ini untuk menghindari gelombang unjuk rasa guru y
  • Selasa,19 Maret 2019 - 20:42:37 WIB

    Pemerintah Pusat Minta Pemprov Riau Tangani Masalah Pencemaran Sungai Siak dengan Serius

    Pemerintah Pusat Minta Pemprov Riau Tangani Masalah Pencemaran Sungai Siak dengan Serius GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Sungai Siak itu tercemar! Sudah lama, tapi sampai hari ini pihak pemerintah tidak pernah menanggapinya dengans erius, sehingga pencemaran itu terus berlangsung dan mengancam ekosistem yang ada. Un
  • Selasa,19 Maret 2019 - 20:24:34 WIB

    Mantan Kepala SKK Migas Sumbagut Bungkam Soal Dugaan Pencemaran Nama Baik

    Mantan Kepala SKK Migas Sumbagut Bungkam Soal Dugaan Pencemaran Nama Baik GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Kepala SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara tahun 2018, Hanif Rusdi, bungkam perihal dugaan pencemaran nama baik yang dilakukannya terhadap H Novrizon Burman, salah seorang wartawan senior d
KABAR POPULER
KANTOR PUSAT:
Jl. Kertama Marpoyan Damai Perum Nusa Indah A48 Pekanbaru, Riau. 28125
Email: [email protected]
DOWNLOAD APP GAGASANRIAU.COM

  
tembilahan situspoker situspoker agenpoker daftarpoker reviewpoker pokerterbaru poker