GAGASANRIAU.COM, TEMBILAHAN - Relawan Komunitas Donor Darah Inhil (KDDI) dalam waktu dekat ini akan mendatangi wakil rakyat untuk mengadukan ketidak beresan pelayanan kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir.

 

Komunitas kemanusiaan ini merasa gerah terhadap keadaan pelayanan kesehatan. Mereka menemukan beberapa kejanggalan dalam hal sistem pelayanan kesehatan melalui BPJS, pasalnya, Kartu Indonesia Sehat (KIS) melalui dana Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang diterima masyarakat miskin di Inhi tidak bisa digunakan karena sudah dinonaktifkan oleh pihak BPJS. 

 

"Kita menemukan ada masyarakat yang sakit tapi kartunya tidak aktif lagi. Setelah kita lakukan pengecekan di kantor BPJS ternyata kartu tersebut tidak pernah dibayar lagi karena kabarnya statusnya pembayarannya tidak melalui dana PBI lagi," Sebut Ketua KDDI Hendri Irawan, SH, Minggu (3/2/2019) 

 

Sebenarnya masih banyak lagi permasalahan yang akan disampaikan, sebut Hendri, makanya kami meminta hering di DPRD guna menyampaikan kondisi tersebut. 

 

Sementara itu, ketika media mengkonfirmasi tentang permasalahan ini ke Kepala Dinas Sosial, Syaifuddin menyebutkan besok jadwal hearing akan dihadiri oleh Sekertaris Dinas Sosial, karena kebetulan ia sedang ada jadwal yang berbarengan dengan hearing tersebut. 

 

"Mengenai hal itu sudah saya bicarakan dengan Sekertaris Dinas, besok hearing beliau yang akan menghadiri. Jika ingin mengkonfirmasi lebih lanjut, besok pagi bisa kok ke kantor sebentar," jelasnya. 

 

Ketika media mencoba menghubungi Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwani Sitas membenarkan adanya surat permintaan hearing dari KDDI tersebut. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini  katakan jika jadwal hearing sudah ada. 

 

"Iya, kita sudah baca dan tanggapi, besok Senin (4/2/2019) WIB akan dilaksanakan hearing yang berkaitan dengan kesehatan, sesuai dengan leading sektor komisi IV," imbuh Dewan yang dikenal vokal ini.

 

Reporter: Daud M Nur