RJCI Desak Bawaslu Ambil Alih Dugaan Aset Pemprov untuk Kampanye Garindra


Dibaca: 409 kali 
Senin,01 April 2019 - 12:03:56 WIB
RJCI Desak Bawaslu Ambil Alih Dugaan Aset Pemprov untuk Kampanye Garindra Ketua Umum RJCI, Raya Desmawanto MSi di acara Kampanye Capres 01.
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU  - Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau mengambil alih penanganan kasus dugaan penyalahgunaan aset pemerintah Provinsi Riau untuk kepentingan kampanye Partai Gerindra di Kabupaten Pelalawan.
 
Penanganan oleh Panwaslu Pelalawan dinilai lamban dan tak efektif sehingga Bawaslu Riau harus turun tangan menunjukkan ketegasan dan keberaniannya untuk mengusut kasus serius ini sampai tuntas.
 
"Kita lihat kasus dugaan penyalahgunaan aset pemerintah untuk kepentingan kampanye oknum caleg maupun Partai Gerindra di Pelalawan ini jalan di tempat. Bawaslu Riau harus ambil alih dan menuntaskan masalah ini. Jika tidak, kredibilitas Bawaslu Riau akan menjadi pertaruhan di depan publik Riau," kata Ketua Umum RJCI, Raya Desmawanto MSi dalam keterangan tertulis, Senin (1/3/2019).
 
Raya menyatakan, fasilitas dan aset negara tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan caleg atau partai tertentu. Kejadian itu selain menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan bagi peserta pemilu lainnya, juga merupakan pelanggaran hukum yang serius. 
 
"Jangankan saat musim politik jelang pemilu, dalam kondisi normal saja, hal itu dilarang keras. Ini ada unsur pidana umum maupun pidana pemilu. Kita minta Bawaslu Riau bekerja profesional, berani dan mampu menunjukkan kiprahnya secara nyata dalam menegakkan aturan pemilu," tegas Raya. 
 
Sebelumnya diberitakan, bahwa alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Riau dipakai untuk pengerjaan jalan di Kecamatan Pangkalan Kuras,  Pelalawan. Kabarnya, alat berat itu sudah beroperasi sejak beberapa bulan lalu.  Dalam foto yang beredar,  alat berat tersebut dipasangi bendera Partai Gerindra dan spanduk memuat foto Prabowo-Sandi sebagai calon presiden dan wakil presiden. Kasus ini sudah diproses oleh Panwaslu Pelalawan. 
 
Raya menegaskan kejadian ini membuktikan kalau pengawasan pemda Riau terhadap aset-asetnya amat rendah. Oleh karena itu, RJCI juga mendesak Gubernur Riau Syamsuar untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada pejabat Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Riau yang lalai atau mungkin dengan sengaja ikut terlibat dalam penyalahgunaan aset pemerintah tersebut. 
 
"Gubernur harus memberikan sanksi kepada penanggungjawab OPD terkait serta pejabat atau pegawai yang terlibat dalam kasus ini. Bisa jadi ini unsur kesengajaan, sehingga harus diberikan sanksi tegas agar tidak terulang lagi," tegasnya.
 
Raya menyatakan, kejadian ini juga membuktikan kalau penyalahgunaan aset pemerintah ternyata tidak dilakukan oleh peserta pemilu dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK) di Riau, meski seluruh kepala daerah di Riau (12 bupati/ walikota dan gubernur) sudah menyatakan dukungan untuk paslon nomor 01, Jokowi-Amin. Sebaliknya, justru diduga telah dilakukan oleh peserta pemilu dari koalisi Prabowo-Sandi. 
 
"Ini anomali sekali. Ketika kubu 01 kerap dituduh menyalahgunakan kewenangan karena para kepala daerah di Riau seluruhnya mendukung Jokowi-Amin, justru yang diduga kuat telah menyalahgunakan aset pemerintah adalah dari kubu sebelah," tukasnya. 
 
RJCI kata Raya, juga meminta agar jajaran birokrasi di Riau,  termasuk pihak-pihak yang digaji dari uang rakyat (APBD) seperti pejabat dan pegawai BUMD di Riau untuk bersikap dan bertindak netral dalam pemilu 2019 ini. 
 
"Sebaiknya mereka fokus saja sebagai pelayan rakyat,  birokrat yang melayani dan netral. Pejabat dan pegawai BUMD juga fokus saja menjalankan bisnis daerah, gak usah grasah grusuh dan ikut-ikutan main politik. Kalau mau main politik, silakan mundur dari ASN dan pegawai BUMD. Itu namanya gentlement dan sportif," pungkas Raya. * (rilis)
 
Editor : Deden Yamara.

Akses gagasanriau.com Via Mobile m.gagasanriau.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu,18 Mei 2019 - 12:16:46 WIB

    Periksa 28 Kotak Suara: Bawaslu Pastikan KPU Rohul Tak Lakukan Pelanggaran

    Periksa 28 Kotak Suara: Bawaslu Pastikan KPU Rohul Tak Lakukan Pelanggaran GAGASANRIAU.COM, PASIRPANGARAIAN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau memastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rokan Hulu (Rohul) tidak melakukan pelanggaran Pemilu 2019.  
  • Kamis,02 Mei 2019 - 10:53:32 WIB

    "Boedak Melayu Riau" Gelar Diskusi Damai Pasca Pilpres

    GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Ratusan pemuda dan mahasiswa dari berbagai wilayah di Provinsi Riau yang tergabung dalam perkumpulan "Boedak Melayu Riau" menggelar diskusi sekaligus deklarasi damai pasca Pemilihan Umum (
  • Jumat,03 Mei 2019 - 06:10:58 WIB

    Calon Senator Riau Dilaporkan ke Bawaslu Riau

    Calon Senator Riau Dilaporkan ke Bawaslu Riau GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU -Seorang calon senator atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau berinisial E ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau dengan tuduhan menggunakan
  • Sabtu,27 April 2019 - 06:47:13 WIB

    Bawaslu Periksa Saksi Dugaan "Money Politics" Caleg Hanura

    Bawaslu Periksa Saksi Dugaan GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pekanbaru, Jumat (26/4/2019), memeriksa beberapa orang saksi terkait dugaan politik uang atau money politics yang diduga dilakukan salah seorang calon legisl
  • Rabu,24 April 2019 - 16:02:37 WIB

    4 PPS Kecamatan Payung Sekaki Tak Pajang Form C1

    4 PPS Kecamatan Payung Sekaki Tak Pajang Form C1 GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Kendati sudah ada himbauan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Provinsi Riau terhadap Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) untuk memajangkan form C1 hasil penghitungan suara, namun ada juga
KABAR POPULER
KANTOR PUSAT:
Jl. Kertama Marpoyan Damai Perum Nusa Indah A48 Pekanbaru, Riau. 28125
Email: [email protected]
DOWNLOAD APP GAGASANRIAU.COM

  
tembilahan situspoker situspoker agenpoker daftarpoker reviewpoker pokerterbaru poker