GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Kerusakan parah pada jalan-jalan provinsi di Riau dinilai membutuhkan dana besar untuk perbaikannya. Anggota DPRD Riau dari Fraksi Gerindra, Edi Basri, menyebut total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp22 triliun.
"Kalau setiap tahun hanya dianggarkan Rp1 triliun, butuh waktu 22 tahun untuk memperbaiki seluruh ruas jalan di Riau. Ini angka yang sangat besar," ujar Edi Basri dalam keterangan resminya, Senin (28/4).
Melihat besarnya kebutuhan tersebut, Komisi III DPRD Riau menggagas kerja sama dengan seluruh perusahaan yang beroperasi di Riau untuk ikut serta memperbaiki jalan. Edi menyatakan, sebagian besar kerusakan jalan disebabkan oleh aktivitas kendaraan berat milik perusahaan.
"Yang paling banyak menggunakan jalan ini adalah truk-truk mereka. Sudah seharusnya mereka ikut menanggung biaya perbaikannya, bukan hanya mengandalkan anggaran daerah," tegasnya.
Menurut rencana, mulai Mei 2025, DPRD Riau akan memanggil satu per satu perusahaan besar, seperti PTPN V, Surya Dumai, RAPP, perusahaan sawit, kayu, hingga tambang batu bara, untuk diminta komitmennya terhadap inisiatif ini.
Edi menjelaskan bahwa dalam nota kesepahaman (MoU) yang akan disusun, akan dimuat beberapa poin penting, termasuk pengaturan ulang kendaraan berplat luar Riau dan pembatasan kendaraan yang melebihi kapasitas muatan. Selain itu, perusahaan akan diminta menyisihkan dana khusus untuk perbaikan jalan yang rusak, terpisah dari kewajiban pajak dan program CSR mereka.
"Pajak dan CSR tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab ini. CSR itu untuk masyarakat, dan pajak sudah ada aturannya. Yang kami tuntut adalah pertanggungjawaban terhadap kerusakan jalan akibat kendaraan mereka," jelas Edi.
Ia juga menambahkan, saat ini keuangan daerah sedang mengalami defisit. Dengan adanya partisipasi perusahaan dalam perbaikan jalan, diharapkan bisa membantu mengurangi beban anggaran daerah, yang tahun ini hanya mampu mengalokasikan Rp800 miliar untuk perbaikan infrastruktur.(*)