GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU — Kepolisian Daerah (Polda) Riau tiba-tiba mengubah haluan terkait rencana penerimaan dana infak sebesar Rp3 miliar dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau untuk proyek Jembatan Merah Putih Presisi (MPP).
Setelah sempat dilakukan penyerahan secara simbolis dan memicu gelombang protes warganet, Polda Riau kini mengklaim bahwa anggaran mereka sudah "lebih dari cukup".
Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Riau, Kombes Pol Daniel Muharam, secara diplomatis menyatakan pihaknya mengapresiasi niat Baznas.
Namun, dia menegaskan bahwa proyek infrastruktur kepolisian tersebut sudah memiliki skema pembiayaan yang mapan tanpa perlu suntikan dana dari lembaga amil zakat.
"Pada prinsipnya, kami sangat mengapresiasi niat baik Baznas Riau. Namun demikian, pembangunan Jembatan MPP saat ini telah memiliki skema pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan," ujar Daniel dalam keterangannya, Kamis (19/3) dikutip dari CAKAPLAH.
Baca juga : BEM Unri Nyatakan Mosi Tidak Percaya, Tolak Kedatangan Kapolri ke Riau
Alibi 'Pentaheliks' di Tengah Sorotan
Pernyataan ini seolah menjadi antitesis dari kejadian sepekan lalu, di mana dana infak masyarakat Riau diproyeksikan masuk ke kantong proyek lembaga vertikal tersebut.
Daniel kini menekankan bahwa proyek ini sejak awal dirancang dengan pendekatan pentaheliks melibatkan pemerintah, akademisi, media, hingga dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Dia berdalih, partisipasi dunia usaha melalui CSR dan semangat gotong royong masyarakat sudah cukup untuk memastikan pembangunan berjalan optimal.
Pernyataan ini memicu pertanyaan kritis. Jika anggaran sudah terpenuhi sejak awal, mengapa sebelumnya Baznas Riau merasa perlu menyerahkan dana infak secara simbolis kepada pihak kepolisian?
"Skema tersebut bertujuan memastikan pembangunan berjalan optimal dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran," tambah Daniel.
Baznas Riau: Mundur Teratur demi 'Mustahik'
Di sisi lain, Ketua Baznas Provinsi Riau, Masriadi Hasan, tampak memilih jalan aman dengan menghormati sikap Polda Riau. Setelah sempat dihujani kritik karena dianggap "offside" dalam menyalurkan dana umat untuk proyek fisik kepolisian.
Masriadi kini berjanji akan mengembalikan fokus dana tersebut kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan (mustahik).
"Kami menghormati keputusan tersebut. Prinsip kami adalah memastikan setiap dana yang dihimpun dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang membutuhkan," tegas Masriadi.
Sikap balik badan kedua lembaga ini menjadi sinyal kuat bahwa tekanan publik berhasil memaksa otoritas untuk meninjau ulang etika penggunaan dana sosial keagamaan.
Publik kini menanti transparansi Baznas Riau dalam mengalihkan dana Rp3 miliar tersebut agar benar-benar menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar pelengkap proyek mercusuar instansi negara.