GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU, — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (Unri) secara resmi menyatakan penolakan keras terhadap rencana kunjungan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) ke Provinsi Riau.
Penolakan ini dibarengi dengan "serangan" spanduk kritik yang mengepung titik strategis Kota Pekanbaru pada Selasa (17/3) dini hari.
Hal itu disampaikan olej jajaran pimpinan BEM Unri, yakni Ade Fadly Anugrah, Ariya Fathurrahman, dan Daffa Khottami Amri.
Mereka menegaskan bahwa kehadiran pucuk pimpinan Korps Bhayangkara tersebut tidak diinginkan di Tanah Melayu.
Mereka menilai rapor Polri saat ini "merah" dalam menjamin keamanan dan keadilan bagi rakyat sipil.
"Hari ini, Polri yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat, justru seolah berubah menjadi pembunuh masyarakat. Kami melihat tingkat represifitas yang terus dijalankan," tegas Ade Fadly Anugrah kepada GagasanRiau pada Selasa malam melalui keterangan tertulisnya.
Luka Rakyat dan Trauma Kolektif
Aksi simbolik yang digelar pukul 03.00 WIB ini bukan sekadar seremoni. Mahasiswa menilai kehadiran Kapolri hanya bersifat seremonial dan tidak menyentuh akar persoalan hukum serta tindakan represif aparat yang hingga kini belum tuntas secara berkeadilan.
Presiden Mahasiswa Unri menyebut spanduk-spanduk yang bertebaran di jalanan Pekanbaru adalah representasi dari keresahan nyata masyarakat.
Menurutnya, luka akibat ketidakadilan hukum masih menganga lebar di tengah masyarakat Riau.
"Reformasi Polri jangan hanya berhenti sebagai slogan administratif. Kami menuntut evaluasi menyeluruh terhadap prosedur penggunaan kekuatan," tambah Azhari, perwakilan BEM lainnya.
Dia menekankan perlunya pertanggungjawaban nyata karena instansi Polri dibiayai oleh pajak rakyat.
4 Poin Pernyataan Sikap BEM Unri
Dalam pernyataan tertulisnya, BEM Universitas Riau melayangkan empat tuntutan krusial sebagai bentuk mosi tidak percaya:
- Menolak Tegas Kedatangan Kapolri. Sebagai simbol mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan kepolisian saat ini.
- Kecaman Atas Represifitas. Mengutuk segala bentuk kekerasan aparat terhadap warga sipil dan aktivis yang menyuarakan kebenaran.
- Reformasi Total. Menuntut Polri kembali pada fungsi aslinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, bukan alat kekuasaan.
- Menagih Keadilan Nyata. Menegaskan bahwa kehadiran pejabat tinggi tidak akan mengobati luka rakyat tanpa adanya tindakan penegakan hukum yang konkret.
"Spanduk yang kami pasang bukan sekadar provokasi, tetapi kritik sosial. Polri harus terbuka terhadap kritik jika benar-benar ingin menjadi penegak hukum yang adil," tutup Presiden Mahasiswa Unri.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepolisian Daerah (Polda) Riau maupun Mabes Polri belum memberikan komentar resmi terkait penolakan masif dari elemen mahasiswa terbesar di Bumi Lancang Kuning tersebut.
