Dosen Ini Dukung Jokowi-JK Naikkan Cabut Subsidi BBM

Gagasanriau.com Pekanbaru-Ditengah pro kontra terkait akan dicabutnya subsidi untuk rakyat dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintahan Jokowi-JK saat menjabat nanti, dosen ekonomi dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat mengatakan rencana pencabutan subsidi rakyat tersebut harus didukung dengan asumsi kenaikkan senilai Rp 3000 dalilnya akan mengurangi subsidi di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Artinya infrastruktur bisa dibangun dibiayai dengan perubahan kompensasi. Kebijakan pemerintahan kini patut didukung," kata Prof DR. Elfindri dosen ekonomi Unand saat dihubungi di Riau, Jumat (29/8/2014) dilansir oleh antara. Dosen ini berdalih bahwa, BBM bersubsidi tidak tepat sasaran antara lain dinikmati oleh warga yang memiliki kendaraan roda empat bahkan sering terjadi penyelundupan. Menurut Elfindri, pada 2011, dirinya pernah mengusulkan agar pemerintah bertahap mengurangi subsidi bahan bakar minyak agar anggaran bisa dialihkan untuk memacu pertumbuhan infrastruktur di tanah air. Artinya, secara bertahap subsidi BBM perlu segera dikurangi, misalnya dari Rp60 triliun menjadi Rp40 triliun pada tahun berikutnya dan kemudian dikurangi lagi menuju titik nol. "Saya sejak dulu tidak setuju dengan subsidi karena lebih akan mengakibatkan anak bangsa selalu tergantung dan manja. Akan tetapi, pemerintah justru terlihat takut untuk mengambil kebijakan pengurangan subsidi karena secara politis akan terjadi gejolak," katanya. Padahal jika subsidi dikurangi, dananya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya. "Jika subsidi ditingkatkan justru akan melawan logika pembangunan, oleh karena itu kebijakan pemerintahan baru kini patut diapresiasi," katanya. Jika kenaikan BBM terealisasi, maka perlu ada proteksi bagi kelompok termiskin dan hampir miskin melalui skema penyediaan lapangan kerja, bantuan sekolah dan jaminan kesehatan. Sebelumnya Ketua Apindo Sofjan Wanandi mengatakan dampak dari kenaikan harga BBM, terjadi di sektor transportasi kemudian tingkat suku bunga bank. Bahkan, kenaikan harga bahan pangan tidak akan terjadi jika pemerintah mampu menjaga stok melalu Bulog. Brury MP