Percuma Reses Serap Aspirasi, Kehendak Rakyat Dicoret Anggarannya Oleh Pemprov Riau

Kamis, 28 Juli 2016 - 11:46:36 wib | Dibaca: 5053 kali

GagasanRiau.Com Pekanbaru - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tidak menyetujui aspirasi dari masyarakat yang diajukan oleh wakil rakyat hasil dari reses untuk menyerap aspirasi. Ketika aspirasi dari masyarakat tersebut diajukan dalam mata anggaran saat penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pemprov Riau akan mencoretnya.

Hingga membuat DPRD Riau kembali meminta agar Satuan Kerja pemerintah Pemprov Riau mengakomodir hasil reses anggota dewan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Perubahan 2016.

"Kita minta pihak Pemprov mau mengakomodir hasil reses anggota dewan yang merupakan pokok-pokok pikiran dan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan langsung saat reses," ujar Wakil Ketua DPRD Riau Manahara Manurung usai pertemuan di Pekanbaru, Rabu (27/7/2016).

Bertempat di ruangan medium Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau menyampaikan secara langsung kepada SKPD Pemprov untuk dapat mengakomodirnya, pasalnya selama dua tahun ini atau lima kali anggota dewan reses tidak ada pokok-pokok pikiran tersebut masuk pada anggaran.

Lebih lanjut disampaikan Manahara, selama ini pihak Pemprov Riau tidak memasukkan dan mengakomodir hasil reses anggota dewan dengan alasan kewenangan dan anggaran yang minim.

"Dari pembicaraan kita dengan pihak SKPD tadi mereka sudah meresponnya, dan akan mengakomodirnya," katanya lagi.

Disela jeda rapat, salah satu anggota Banggar DPRD riau menyatakan bahwa pihaknya bersikukuh untuk memasukkan pokok-pokok pikiran hasil reses anggota dewan masuk dalam APBD perubahan 2016 mendatatang. ketidak singkronnya penggunaan dana anggaran antara SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengakibatkan pengelolaan keuangan untuk memasukkan
Pokok-pokok pikiran reses anggota Dewan tidak pernah terakomodir.

"Saya melihat SKPD berjalan dengan kondisinya sendiri, begitu juga TAPD. Mestinya dari awal mereka bisa mengasumsikan anggaran untuk perencanaan dan juga menampung pokok-pokok pikiran kita," ujar Aherson.

Namun ditambahkannya, kondisi dilapangan saat ini sangat bertolak belakang, dimana anggaran yang tersedia di lebih sedikit dibandingkan dana yang di butuhkan oleh setiap SKPD. Disampaikannya, pihaknya akan terus memperjuangkan agar pokok-pokok pikiran rakyat yang mereka serap selama ini dapat terealisasi dalam APBD Riau.

"Seharusnya yang mana yang bisa dikerjakan itu, harus di tampung. Karena pembahasan APBD ini harus dilakukan dua pihak antara DPRD dan TAPD, tidak bisa ditentukan oleh TAPD saja," paparnya.(ANT)

Editor Arif Wahyudi