Pengesahan APBD Pekanbaru 2020, Saiman Pakpahan : DPRD Hanya Utamakan Kepentingan Kelompok

GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Pengamat Politik dari Universitas Riau, Saiman Pakpahan menilai carut-marut pengesahan APBD Pekanbaru 2020 hanya untuk kepentingan kelompok saja. Rakyat sebagai pihak yang harusnya diperjuangkan terabaikan.

"Isu tunda bayar buat kepentingan DPRD (2014-2019). Bukan buat kepentingan ummat" katanya kepada Gagasan Senin siang (9/9/2019)..

Hal itu, ia sampaikan menanggapi beredarnya skrinsot percakapan grup Whatsapp anggota DPRD Pekanbaru soal pengesahan APBD Pekanbaru 2020.

"Yang salah adalah legislatif ethic, yang terlalu kelompok oriented (DPRD), harusnya mekanisme pembahasan sudah berpola," ujarnya.

Sehingga lanjutnya lagi, tidak dikesankan mendadak. "Ada political shadow yang negatif (akan hadir kuorom), yakni, membeli otoritas politik DPRD" tegasnya.

Kedepan untuk anggota DPRD Pekanbaru periode 2019-2024 yang baru dilantik, ia berharap perilaku-perilaku hanya mementingkan kelompok ini tidak dipraktekkan oleh para wakil rakyat tersebut.

"Jika kejadian tersebut sudah berlangsung lama, kan kasihan rakyat Kota Pekanbaru selama ini tidak pernah diperjuangkan nasibnya dalam lembaga politik tersebut" katanya.

DPRD Pekanbaru periode baru ini, tegasnya harus lebih bertaji dan berani dalam mengkritisi kebijakan Pemko. "Jangan mau diperalat dan dipermainkan oleh elit-elit eksekutif dengan iming-iming anggaran, itu pengkhianatan kepada suara-suara rakyat" tutup dia.

Sementara itu, Roni Amriel, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pekanbaru periode 2014-2019 menanggapi kritikan tersebut menyatakan bahwa proses pengesahan APBD Pekanbaru 2020 sudah melalui pembahasan. "Di Banggar dan Komisi, mustahil APBD disahkan tanpa dibahas" ungkap dia kepada Gagasan.

Politisi Golkar ini kembali menegaskan bahwa prosesnya sudah dilakukan jauh-jauh hari dibahas. "Tidak benar kalau dibilang tergesa-gesa" tegasnya lagi.

Soal adanya potongan percakapan di grup Whatsaap internal anggota DPRD Pekanbaru periode 2014-2019 itu menurut dia tidak ada yang salah.

"Apa ada yang salah dengan percakapan itu, benar saja kalau tidak disahkan APBD tentu akhirnya semua tunda bayar tidak dapat dibayarkan" kata.

Dan kata dia lagi, apabila terus tunda bayar itu akan berdampak kepada kegiatan-kegiatan yang ada di dinas-dinas.

"Contohnya PUPR, PERKIM, Sekretariat dewan serta perjalanan dinas, bukan dewan saja, tapi semua ASN di lingkungan Pemko dan sekretariat dewan juga tidak terbayarkan" papar dia.

Sebelumnya diberitakan, Triono Hadi, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ((FITRA) Riau menilai etos kerja anggota DPRD Pekanbaru rendah. Modus di iming-iming anggaran baru mau datang ikut rapat paripurna, padahal itu untuk membahas kepentingan rakyat.