FITRA Riau Pesimis Plt Gubri Bisa Laksanakan Pembangunan

GagasanRiau.com Pekanbaru - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau pesimis dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dibawah kepemimpinan Arsyadjuliandi Rachman dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur publik. Pasalnya serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015 Provinsi Riau yang rendah dan buruknya sistem birokrasi pemerintahan. Hal ini disampaikan peneliti FITRA Riau Triono Hadi kepada GagasanRiau.com Selasa malam (8/9/2015) melalui pesan elektroniknya yang melakukan analisis kritis terkait rendahnya serapan APBD Riau selama tahun 2015 ini. Disebutkan Triono, berdasarkan penelusuran di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintahan Provinsi Riau, per-Agustus terhadap Belanja Langsung pada tahun 2015 potensi serapan hanya mampu sebesar 45%  atau sebesar Rp. 2,8 triliun dari total Belanja Langsung sebesar Rp. 6,3 triliun, Belanja modal dan barang jasa dengan potensi serapan sebesar 30% atau sebesar Rp. 1,9 Triliun dari total belanja modal. "Tentu tidak semua belanja barang jasa melalui proses lelang, yang diperkirakan tidak lebih dari 15%. Kondisi tersebut seakan membuat rasa pesimis terhadap program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat bisa dilaksanakan"kata Triono menegaskan. Ditambahkan Triono beberapa kegiatan, untuk belanja modal yang telah dilaksanakan oleh 22 Satuan Kerja dengan potensi serapan sebesar Rp. 1,7 Triliun atau 59, 76% dari total Belanja Modal yang di targetkan tahun 2015 sebesar Rp. 2,9 triliun dan lebih parah lagi terhadap Belanja Barang Jasa dari SKPD, Badan dan Biro hanya mampu terserap sebesar Rp. 193,9 Miliyar atau sebesar 6,19% dari total belanja barang dan jasa yang diperkirakan sebesar Rp. 3,1 triliun. Lambannya penyerapan anggaran menunjukan lemahnya kinerja birokrasi, jika dibandingkan dengan ketika pemerintah mengefektifkan Belanja Pegawai, namun sebaliknya kinerja birokrasi justru minim. Reporter Arif Wahyudi