GAGASANRIAU.COM, BAGANSIAPIAPI - Afrizal Sintong yang saat ini masih menjalani masa cuti sebagai Bupati Rokan Hilir mengaku sangat prihatin dengan kondisi seluruh tenaga honorer, ASN dan seluruh masyarakat yang perekonomiannya bergantung pada APBD.
Hal ini buntut dari pengakuan plt Bupati H Sulaiman yang enggan menandatangani draft APBD P yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran gaji seluruh tenaga honorer dan ASN di lingkungan Pemkab Rokan Hilir. Meskipun cuti, ia tetap terus mencoba memantau dan menunggu itikad dari PLt Bupati H Sulaiman, sayangnya hingga saat ini hal itu juga tidak dilakukan.
Pernyataan tersebut diungkapkan calon incumbent nomor urut 01 ini di kediaman sementaranya usai menghadiri kampanye dialogis bersama masyarakat jalan Pasir Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Senin (18/11) dinihari.
Ia bahkan menegaskan, bahwa persoalan gaji honorer serta tunjangan pegawai yang tak kunjung dibayarkan beberapa bulan terakhir, menjadi bahan politisasi untuk menjatuhkan namanya.
Selama ini narasi yang beredar menyebutkan bahwa keterlambatan tersebut di sebabkan dirinya yang menahan agar APBD P tidak bisa direalisasikan, padahal penyebab tunjangan pegawai maupun tunjangan P3K tersebut karena Plt Bupati tidak mau menandatangani APBD Perubahan.
“Sekarang semua kegiatan tidak bisa dibayarkan karena Plt Bupati tidak mau menandatangani APBD Perubahan. Padahal, APBD Perubahan telah kita sahkan dan telah di verifikasi oleh Provinsi dan telah turun ke Rohil,” terangnya.
Usai di verifikasi oleh Provinsi dan turun kembali ke Rohil lanjutnya, APBD Perubahan itu kemudian harus ditandatangani oleh Plt Bupati.
“Kalau tidak di teken maka tidak akan dapat di jalankan. Ini tak boleh di politisasi, uang kas kita ada hampir 1 triliun, namun saat ini tidak di teken oleh Plt Bupati, setelah saya masuk tanggal 25 baru bisa saya tandatangani dan tanggal 28 baru bisa kita bayarkan baik gaji honorer, tunjang pegawai maupun tunjangan P3K,” paparnya.
Afrizal Sintong juga mengaku tak paham dengan pernyataan Plt Bupati di beberapa media sosial maupun media online.
“Kalau ada salah APBD Perubahan ini tentu tidak akan turun dari provinsi karena telah di verifikasi oleh bagian hukum provinsi. Ini merupakan kepentingan masyarakat Kabupaten Rohil bukan kepentingan saya, jangan ini dijadikan bahan politisasi,” terangnya.
Selama ini tambah Afrizal Sintong lagi, dirinya sengaja diam agar APBD Perubahan tersebut ditandatangani oleh Plt Bupati. Namun hal tersebut semua sia-sia.
“Selama ini saya sengaja diam, semua yang saya ucapkan dapat saya pertanggungjawabkan. Saya sangat prihatin kepada masyarakat kita yang hingga saat ini belum menerima gaji,” tutupnya.
Tulis Komentar