Legislator Riau ini Pinta KPK Turun Tangan Usut Koleganya Terkait Dana Eskalasi

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau HM. Adil dari Fraksi Hanura

GagasanRiau.Com Pekanbaru - Dana Eskalasi yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2015 sebesar Rp.220 M untuk membayar hutang Pemerintah Provinsi Riau agaknya akan menjadi tragedi kasus hukum hingga ke penegak hukum di Jakarta yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau HM. Adil dari Fraksi Hanura ini mendesak sesama koleganya agar kasus dana Eskalasi ini segera dilaporkan ke KPK.

"Saya mendesak agar semua kawan-kawan yang di DPRD Riau bersepakat untuk segera melaporkan dugaan korupsi dana Eskalasi ini, hal ini bertujuan agar lembaga ini (DPRD Riau. Red) bersih dan tidak ada lagi yang main-main dengan uang rakyat"kata HM Adil kepada GagasanRiau.Com Senin siang (4/4/2016).

Dijelaskan lagi oleh HM Adil, kuat dugaannya di tingkatan pimpinan DPRD Riau ada yang bermain di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meloloskan dana Eskalasi tersebut.

"Karena jelas sewaktu diparipurnakan tidak ada tercantum dana eskalasi saat di sah kan APBD P tersebut, namun tiba-tiba ada tercantum, berdasarkan infromasi yang kita dapat salah satu pimpinan di DPRD Riau datang langsung ke Kemendagri untuk memasukan anggaran tersebut"kata HM Adil lagi yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Riau.

"Jika memang dana Eskalasi itu bisa lolos di Kemendagri, apa dasar hukumnya, mereka meloloskan anggaran tersebut, sedangkan di Banggar ditolak hingga di paripurnakan pun tidak ada dana tersebut,"tegas Adil.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh beberapa wakil rakyat ini, kuat dugaan ini tertuju kepada Noviwaldy Jusman sebagai pimpinan dengan jabatan Wakil Ketua DPRD Riau datang ke Kemendagri untuk melobby agar dana Eskalasi tersebut dimasukan ke dalam APBD-P.

Namun hal ini dibantah oleh Noviwaldy Jusman yang akrab dipanggil Dedet ini, menurutnya kepergiannya ke Kemendagri hanya bersifat koordinasi penyerahan dokumen saja. "Bohong itu, itu hanya sifatnya koordinasi penyerahan saja,"ungkap Dedet singkat kepada GagasanRiau.Com.

Sementara itu dikatakan oleh HM Adil lagi, keterlibatan eksekutif juga sangat besar peranannnya. "Plt Gubri, Plt Sekda Riau juga harus diusut karena mereka yang ngotot agar dana eskalasi ini tetap dianggarkan"tutup HM Adil.

Reporter Arif Wahyudi