Bupati Intruksikan Camat Data Perusahaan

GagasanRiau.Com Rupat – Pulau Rupat merupakan salah satu kawasan strategis untuk berinvestasi. Beberapa tahun belakangan ini, banyak perusahaan terutama sektor perkebunan berada di pulau tersebut. Untuk itu, Bupati Bengkalis Amril Mukminin mengintruksikan kepada Camat Rupat untuk mengiventaris atau mendata keberadaan perusahaan yang ada.

“Dari laporan dari Camat Rupat, di sini banyak perusahaan berinvestasi. Namun, koordinasi perusahaan pihak kecamatan dirasakan masih kurang. Untuk itu, saya perintahkan dan instruksikan Pak Camat untuk mendata keberadaan perusahaan yang ada,” ungkap Suami dari Kasmarni ini, di sela-sela Safari Ramadhan di Masjid Nur Ilham, Kelurahan Batu Panjang, Kecamatan Rupat, Jumat malam (17/6/2016).  

Dikatakan mantan anggota DPRD Bengkalis ini, untuk pendataan ini pihak kecamatan bisa turun langsung ke lapangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Perkebunan dan Kehutanan, maupun Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkalis.

Pendataan terhadap perusahaan merupakan hal yan sanggat penting. Selain untuk mengetahui jumlah sebenarnya perusahaan yang ada, kemudian mengetahui jumlah tenaga kerja maupun kebutuhan tenaga kerja. Mengingat, kata Amril, kehadiran sebuah perusahaan, di satu sisi akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, namun di sisi lain tak jarang muncul gesekan dengan masyarakat.

Terkait dengan gesekan antara perusahaan dan masyarakat, menurut Bupati Bengkalis, sejauh ini di Pulau Rupat sering terjadi gesekan dan konflik dengan masyarakat, terutama terkait masalah lahan. Untuk itu untuk menghindari dan mencegah gejolak gesekan dan konflik antara masyarakat dan perusahaan, makanya camat harus mendata jumlah perusahaan yang ada.

 “Kalau terjadi gesekan, pasti tempat mengadu pertama masyarakat adalah kantor camat. Ini persoalan yang selama ini terjadi, makanya saya intruksikan Camat Rupat bahkan camat-camat di Kabupaten Bengkalis, untuk mengetahui dan mendata jumlah persuahaan di daerahnya, minimal pihak kecamatan mempunyai data,” tandasnya.

EDITOR: Eva Yusneli