Gagasanriau.com ,Pekanbaru-Terkait dengan usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau untuk menghapus SOTK baru, menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau buruknya perencanaan pengelolaan keuangan, bahkan sudah dimulai sejak awal pembahasan.

Dan secara tidak langsung pula, hal ini menunjukkan Legislatif sejak awal pembahasan tidak teliti.

"Kondisi ini menunjukkan buruknya perencanaan pengelolaan keuangan, bahkan sudah dimulai sejak awal pembahasan. Dan secara tidak langsung pula, hal ini menunjukkan legislatif sejak awal pembahasan tidak teliti"kritik Triono Hadi Analis FITRA Riau.

"DPRD dan Eksekutif harus bersama-sama mencabut Perda SOTK yang baru. Dan silakan diperlakukan Perda SOTK yang lama sesuai dengan Perda APBD yang sudah di buat"kata Triono Hadi Analis FITRA Riau.

Ditambahkan Triono seharusnya, sebelum Perda APBD disahkan, SOTK nya dulu yang harus disepakati dan jika seandainya belum mampu untuk menggunakan SOTK baru, menurutnya lagi kenapa Perdanya disepakati pada waktu pengesahannya.

"Kita minta kepada Gubenur agar, memperioritaskan persoalan polemik penggunaan APBD ini dulu yang secepatnya dibereskan gak perlu blusukan dahulu, kalau sekiranya urat nadi (APBD) yang menjadi syarat mutlak kelancaran pemerintahan belum berjalan dengan baik"harap Triono.

"Begitu juga DPRD, karena mau tidak mau mereka juga harus bertanggungjawab dalam hal ini. Pasalnya, kunci pengesahan APbD itu ada di Legislatif. Terkait sesuatu yang muncul pasca disahkannya Perda APBD itu, harus menjadi tanggung jawab eksekutif dan legislatif"ungkapnya.

Triono Hadi juga mengkritisi tabiat dari anggota dewan yang saat ini sibuk kampanye, sementara pekerjaannya belum selesai.

Ady Kuswanto