Gagasanriau.com Pekanbaru- Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menyatakan bahwa Gubernur Annas Mammun tak bisa memaksakan kehendaknya untuk segera mewujudkan visi misinya didalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanaja Daerah (ABPD) Perubahan tahun 2014 karena jika Anggaran Perubahan harus dibahas sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau sebelumnya, tepat pada masa kepemimpinan Gubri, Rusli Zainal. "Visi dan Misi Gubernur yang baru ini tidak bisa dimasukkan ke dalam APBD Perubahan. Kalau ini mau dimasukkan, terlebih dulu harus merubah RPJMD yang ada, karena alokasi penggunaan anggaran, dan kegiatan dalam APBDP itu disusun atas dasar RPJMD," jelas Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Mansyur HS, Kamis (3/7) (tribunpekanbaru). Dijelaskan Mansyur, RPJMD yang ada saat ini masih mengcju pada RPJMD yang lama era kepemimpinan Gubri, Rusli Zainal. Menanggapi kemungkinan ini, Kepala Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Riau, M Yafiz berpendapat jika RPJMD tersebut seharusnya tidak berlaku seiring habisnya masa jabatan kepala daerah. Persoalan yang terjadi saat ini, era kepemimpinan Gubri, Annas Maamun dimulai pada masa transisi berakhirnya RPJMD, dan saat itu APBD Murni Riau 2014 telah disyahkan. "Kita siapkan saja, seharusnya ini berlaku pada masa sekarang, karena bagi periode sekarang ada, karena masuk di Desember (Gubri baru,red)," jelasnya. Badan Anggaran memberi waktu kepada Pemprov Riau untuk memaparkan progres pelaksanaan APBD Murni pada Senin mendatang. Kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh pemprov jika ingin mengajukan APBD Perubahan. Ini menjadi poin kesepakatan Banggar untuk mempertanyakan serapan anggaran yang sampai saat ini masih minim. "Kita minta penjelasan secara menyeluruh dari pemprov terkait serapan anggaran oleh Pemprov Riau pada minggu depan. Ini penting melihat apa penjelasan Pemprov apa argumennya sehingga APBD Perobahan itu penting dianggarkan," jelas Anggota Banggar, Zukri Misran. Penjelasan pemprov ini tidak hanya soal serapan anggaran saja. Penjelasan pelaksanaan kegiatan yang telah direalisasikan juga akan menjadi poin yang akan dipertanyakan Banggar. "Bukan tidak mungkin tidak ada APBD Perubahan,''tandasnya. Editor Sugianto