Gagasanriau.com Pekanbaru-Pesta politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada bulan Desember 2015 akan dilakukan serentak. Namun lima daerah tinggal menunggu payung hukum dari Kementerian Dalam Negeri, empat Kabupaten/Kota sudah pasti diselenggarakan.

"Dari sembilan daerah tersebut, empat kabupaten/kota siap untuk melaksanakannya karena telah dianggarkan, namun lima daerah lain masih menunggu kepastian payung hukum dari Kementerian Dalam Negeri,"kata Ketua KPU Provinsi Riau Nurhaimin di Pekanbaru, Senin (2/3/2015).

Ia mengatakan empat kabupaten kota yang siap menyelenggarakan Pilkada adalah Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Indra Giri Hulu dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Lima daerah lainnya, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak dan Kabupaten Kuantan Singingi sedang menunggu anggaran yang akan diturunkan dari APBD.

"Untuk lima daerah tersebut masih menunggu payung hukum dari Mendagri karena jika dikejarkan melalui APBD Perubahan tidak akan terkejar," ujarnya.

Untuk itu melalui payung hukum dari Mendagri maka anggaran bisa segera didapatkan dan penyelenggaraan pilkada akan diikuti oleh sembilan daerah.

Selain Riau, terdapat 67 Kabupaten Kota lainnya diseluruh Indonesia yang masih menunggu payung hukum dari Mendagri terkait penganggaran.

"Kamioptimis bakal segera rampung, karena jika tidak ada payung hukum dari Mendagri, maka 67 daerah lainnya di Indonesia untuk melaksanakan Pilkada serentak bakal batal," lanjut Nurhaimin.

Sementara itu, untuk langkah selanjutnya, ia mengatakan masih menunggu PKPU dari KPU Pusat. Saat ini dirinya mendapat informasi bahwa PKPU telah berbentuk draft.

"Kemudian untuk pekan ke dua Maret akan dikonsultasikan dengan KPU daerah, pada pekan ketiga akan dibahas dengan DPR RI. Baru pada akhir Maret PKPU diperkirakan selesai," ujarnya.

Sementara menunggu PKPU dari pusat, ia mengatakan telah meminta kepada KPU Kabupaten Kota di Riau untuk mempersiapkan beberapa hal esensial menjelang Pilkada dilaksanakan.

"Seperti pemetaan masalah dan solusinya serta komunikasi yang baik dengan pemangku kekuasaan daerah," ujarnya.

Editor Brury MP sumber antara