Gagasanriau.com Selat Panjang-Jurnalis mengkritik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah yang menghamburkan uang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hingga Rp.11 milyar hanya untuk pencitraan ditengah kondisi masyarakat bergelut dengan kemiskinan.

"Bupati Irwan Nasir tidak memperdulikan intruksi Presiden Republik Indonesia H Joko Widodo yang tengah gencar-gencarnya dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintahanya di pusat dan didaerah agar melakukan penghematan alokasi uang negara"kata Nurul Fadli wartawan media online kepada Gagasanriau.com Jumat (6/3/2015).

"Sangat disayangkan malah diabaikan oleh Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah (Humas-Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti perintah Presiden RI tersebut"katanya lagi.

“Gerakan penghematan atas penggunaan alokasi uang negara APBN/APBD yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan aturan larangan itu tidak berlaku di jajaran humaskab meranti tahun ini"timpal Iskandar wartawan dari media online yang berbeda.

Lanjut Iskandar, jelas terlihat bahwa nilai alokasi APBD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2015 jumlah totalnya kian bertambah besar dibandingkan tahun tahun sebelumnya.

Kalau tahun lalu (2014) APBD Kabupaten Meranti digelontorkan ke bagian Humas jumlah totalnya kurang dari 9 milyar. Dan terbesar dana tersebut digunakan untuk pembiayaan publikasi atau advertorial. Maka tahun anggaran 2015 ini. Alokasi anggaran ke bagian Humas mengalami peningkatan jumlahnya menjadi sekitar 11 milyar dan ada penambahan sekitar sekitar 3 milyar rupiah dibandingkan tahun lalu yang berkisar hanya sekitar 9 M itu"kata Iskandar dan Nurul Fadli.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Heri Suheiri Kepala Bagian Humas Kabupaten Meranti enggan dihubungi dan dikonfirmasi melalui telepon genggamnya. Meski pesan singkat yang dikirimkan terkirim dan telepon genggamnya aktif.

Laporan Def Editor Arif Wahyudi