Gagasanriau.com Pekanbaru-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau mencurigai penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, karena Komisi C DPRD Riau menyatakan banyak kejanggalan dalam prosedur pemberian dana hibah bantuan sosial untuk rumah ibadah berdasarkan apa yang terjadi pada penyaluran bantuan tahun lalu.

"Ada yang satu desa, dua mesjidnya mendapat bantuan. Tapi ada satu desa lainnya, tidak satu pun mesjidnya dapat bantuan. Jadi kita harapkan penganalisa turun ke lapangan, mana mesjid yang layak menerimanya," kata Anggota Komisi C DPRD Riau, Rosfian di Pekanbaru, Selasa.

Selain itu, lanjut dia, ada juga kecendrungan hanya mesjid besar di dekat kota yang mendapat prioritas dana karena akses dan "kedekatan" yang baik dari pengurus rumah ibadah ke pemerintah provinsi. Sebaliknya, masjid di desa terpencil yang kondisinya sangat memprihatinkan justru tidak mendapat bantuan.

"Jangan-jangan mesjid yang dibantu itu tidak berubah setelah dapat bantuan," tambahnya saat rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau.

Tumpang tindihnya peruntukan dana itu, kata dia, diduga karena ada oknum dalam yang bermain. Oleh karena itu, dia berharap BPKAD turun langsung ke desa melihat seperti apa kemiskinan yang ada.

Sementara itu, Pelaksana Tugas BPKAD Riau, Indrawati Nasution menanggapi itu mengatakan bahwa saat ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 sudah ada daftar yang akan memperoleh bansos. Prosesnya akan diverifikasi dahulu dengan menyesuaikannya dengan proposal yang masuk.

"Hibah mesjid ada klasifikasinya. Proposal akan dicocokkan berapa besaran dan keabsahan lembaganya. Penerima juga tidak boleh menerima terus menerus," jelasnya.

Untuk mencairkan dana, kata dia, harus ada rekomendasi terlebih dahulu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setelah diverifikasi. Contohnya bantuan beasiswa rekomendasi dari dinas pendidikan.

Editor Brury MP sumber antara