Gagasanriau.com Pekanbaru-Dari 1800 ada 514 desa di Provinsi Riau jalannya masih berupa tanah dan dalam kondisi buruk, dimana di Bumi Lancang yang kaya raya Sumber Daya Alam yang melimpah namun ironis dengan kenyataannya.

"514 desa masih berjalan tanah, bahkan ada yang dari belahan batang kelapa. Data diperoleh saat dewan reses ke desa. Oleh sebab itu diminta agar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Riau turun sampai ke desa mengikuti rapat kerja pembangunan," kata Legislator Fraksi PKB DPRD Riau, Rosfian di Pekanbaru, Selasa (6/4/2015).

Data tersebut berdasarkan pantauan saat reses anggota dewan pada daerah pemilihannya di 12 kabupaten/kota di Riau beberapa waktu lalu.

Hal itu dikatakannya saat menyampaikan pandangan fraksi dalam sidang paripurna Laporan Keuangan dan Pertangungjawaban (LKPj) Riau 2014. Dalam laporan itu sebelumnya disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur Riau bahwa serapan anggaran yang rendah pada satuan kerja bidang pembangunan infrastruktur.

Oleh karena itu, kedepan Rosfian meminta agar hasil reses anggota dewan benar-benar ditindaklanjuti. Karena hal itupun, kata dia, belum semuanya bisa terdata oleh dewan karena frekuansi reses yang tidak mencukupi menjaring semua aspirasi masyarakat.

Dia menjelaskan satu anggota sekali reses mendatangi enam desa dengan masing-masing penduduknya sekitar 300 jiwa. Kemudian dalam satu tahun terdapat tiga kali reses dan jika dijumlahkan 65 anggota reses selama lima tahun hanya bisa mencakup semua penduduk Riau yang saat ini enam juta jiwa lebih.

"Lima tahun pun semua anggota dewan reses hanya bisa menampung 1,7 juta jiwa," ungkapnya.

Lebih lanjut disarankannya agar setidaknya Pemprov Riau memberikan dana bantuan Rp300 miliar masing-masing 12 kabupaten/kota. Dengan anggaran kira Rp10 triliun per tahun, kata dia, Pemprov Riau dinilai bisa merealisasikannya.

Sebelumnya pada pekan lalu Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman menyampaikan LKPj dengan yang diantaranya menyampaikan rendahnya belanja langsung yang di dalamnya termasuk pembangunan. Dari Rp4,71 triliun yang terealisasi hanya Rp2,17 triliun atau 43 persen.

Pria yang akrab disapa Andi Rachman itu mengungkapkan bahwa serapan yang tidak menggembirakan ada pada Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Desa (BPM Bangdes).

"2014 adalah tahun yang berat karena terdapat beberapa transisi pemerintahan dan dinamika politik," sebutnya.

Editor Arif Wahyudi sumber antarariau