Gagasanriau.com Pekanbaru-Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mengharapkan agar Panitia Khusus (Pansus) Lahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau dapat merekomendasikan 3 hal dan dapat merevolusi penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dilakukan oleh koorporasi perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan sawit.

"Kita mendukung penuh dan apresiatif ya dengan Pansus Lahan ini, karena menurut kami ini langkah yang progressif dimana kita berharap dari hasil Pansus Lahan ini dapat menghasilkan keputusan diantaranya agenda redistribusi lahan, perbaikan lingkungan, dan agenda tata kelola yang berkeadilan"ungkap Muslim Rasyid Koordinator Jikalahari Selasa (7/4/2015) kepada Gagasanriau.com.

"Jadi kalau Pansusnya serius, tiga agenda tersebut bisa dilakukan, sehingga bisa mengevaluasi izin-izin yang sudah dikeluarkan mana yang bisa dilanjutkan dan mana yang harus dicabut izinnya"tambah Muslim.

Ia berharap langkah politik yang dilakukan oleh Pansus Lahan DPRD Riau ini harus juga diiringi dengan langkah hukum, yakni dengan merekomendasikan perusahaan-perusahaan pelanggar hukum dalam pengelolaan lahan di Riau.

Untuk diketahui Pansus Lahan DPRD Riau, sudah melakukan pemanggilan kepada beberapa pihak seperti Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, dan juga Dinas Perkebunan Provinsi, untuk dimintai data dan kerjasamanya dalam proses evaluasi lahan.

Pansus Lahan DPRD Riau juga sudah melakukan pemanggilan pemilik dan direksi berbagai perusahaan HTI dan perkebunan untuk dilakukan dengar pendapat, namun sayangnya perusahaan tersebut selalu mangkir untuk hadir. Bahkan sempat staf utusan perusahaan PT RAPP dan PT Arara Abadi disuruh pulang karena dinilai tidak berkompeten sebagai pengambil kebijakan di perusahaan mereka.

Reporter Arif Wahyudi