Gagasanriau.com Pekanbaru-Isu yang dilansir oleh sebuah media online di Riau tentang adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap anggota Panitia Khusus Monitoring Izin dan Lahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah berita hoax, dan sengaja dimunculkan untuk melemahkan agar kerjas pansus dilemahkan.

"Itu hanya isu yang disengaja untuk buat rame karena ada beberapa orang yang merasa tidak senang dengan pansus ini berjalan dengan benar"kata Kordias Pasaribu anggota Pansus Lahan DPRD Riau menanggapi isu yang dihembuskan tersebut kepada Gagasanriau.com Selasa (14/4/2015).

"Perlu juga dicatat bahwa pansus ini sudah saya sampaikan langsung ke Presiden Jokowi waktu pertemuan dengan para Ketua DPD PDIP se Indonesia agar jadi perhatian khusus untuk Riau termasuk penyelesaian RTRW yang belum ada kepastiannya karena menghambat pertumbuhan pembangunan serta penanaman modal di Riau"tambah Kordias Pasaribu yang juga Ketua PDIP Riau ini.

Senada yang disampaikan oleh anggota Pansus lainnya Sugianto, ia menilai bahwa isu yang disampaikan justru akan menguatkan anggota pansus lainnya untuk lebih semangat bekerja dan mengusut tuntas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan di Bumi Lancang Kuning ini.

"Bagus mas berarti KPK tahu Pansus kita dan mereka bisa terima rekomendasi kita biar ungkap kebrobrokan sistem perizinan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan yang salah"tukas Sugianto.

Hal ini juga dibantah oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha, dan menyatakan bahwa pihaknya tidak tahu,dan membantah ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) "Setahu saya ga ada kejadian itu,"kata Priharsa melalui pesan singkat, Selasa (14/4).

Sebelumnya diberitakan oleh media online lokal Riau yang menuliskan bahwa telah terjadi OTT terhadap Anggota Panitia Khusus (Pansus) Monitoring Perizinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, yang dikabarkan ditangkap petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Reporter Brury MP