Gagasanriau.com Pekanbaru-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menilai keliru jika Pemerintah Provinsi Riau mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pasalnya sampai sejauh ini pembangunan stagnan karena anggaran tidak jalan.

"Itu kan keliru sebenarnya. Pembangunan di Riau tidak berjalan tapi malah dapat WTP. Jangan sampai kekeliruan itu terulang kembali menurut saya,"kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Riau, Husni Tamrin, di Pekanbaru, Selasa (21/4/2015).

Untuk itu ia meminta Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman segera melantik pejabat yang sudah diseleksi melalui aturan dalam undang-undang Aperatur Sipil Negara (ASN) beberapa waktu lalu karena sangat berpengaruh terhadap jalannya pembangunan.

Menurutnya, karena semua pejabat berstatus Plt, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 masih belum bisa dicairkan. Hal itu membuat pemerintahan berjalan dengan lambat sehingga para pejabat harus disegerakan pelantikannya.

Plt Gubri, kata Thamrin, harus segera didesak karena saat ini sudah hampir habis bulan April. Dia mewanti-wanti jangan sampai terulang kembali kejadian tahun 2014 lalu di mana serapan anggaran amat sedikit, tapi malah Riau dapat penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Editor Brury MP sumber antarariau