GagasanRiau.Com Pekanbaru - Rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menganggarkan dana Rp. 2 milyar untuk membiayai Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Pekanbaru, ke-XXIX pada bulan November dinilai pemborosan.

"Anggaran APBD dibelanjakan sebesar-besarnya dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Satu rupiah yang dikelola/dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat atau organisasi non pemerintah diperbolehkan untuk turut serta mengelola anggaran APBD. Makanya ada mekanisme Hibah atau Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat baik secara kelompok maupun individu"ungkap Triono Hadi Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau kepada GagasanRiau.Com Jumat malam (13/11/2015).

Dikatakannya lagi, ada syarat dan ketentuan dalam keikutsertaan mengelola APBD itu. "Seperti kegunaan, pemanfaatan dan penatausahaan yang memadai agar penggunaan uang itu dapat dipertanggungjawabkan"ujarnya.

Namun meskipun masyarakat dapat ikut serta mengelola dana APBD tersebut, dijelaskan oleh Triono lagi, hibah atau Bantuan Sosial selalu dianggarkan yang paling penting adalah berkaitan dengan tanggungjawab dan kaitannya dengan kepentingan publik.

"Nah, berkaitan dengan anggarannya HMI untuk Kongres. Masak organisasi non pemerintah yang selalu mengawasi kebijakan pemerintah kok justru mengajari pemborosan. Pemerintah selama ini terbiasa dengan gaya boros dalam penggunaan APBD. Kegiatan seremonial dengan biaya yang luar biasa. Nggak mesti tho, organisasi HMI yang berintegritas dan getol mengawasi kebijakan pemerintah, ikut-ikutan memboroskan APBD. Semestinya realistis, tujuan dan manfaatnya kegiatan yang dilaksanakan"tegas Triono.

Sebelumnya diberitakan bahwa Pemerintah Provinsin (Pemprov) Riau mengajukan dana di APBD-P Riau 2015 untuk membiayai Kongres HMI di Pekanbaru dengan pengajuan yang mulanya sebesar Rp4 miliar menjadi Rp2 miliar. Namun oleh DPRD Riau dari Komisi C hanya menyetujui Rp.2 M.

"Pencoretan dana tersebut yang mulanya Rp4 miliar menjadi Rp2 miliar yang dikarenakan akan datang lima orang menteri dan presiden. Untuk kejelasan lebih lanjut, kita akan mengundang HMI untuk membahas ini,"ungkap Ketua Komisi C DPRD Provinsi Riau, Aherson, Jum'at (13/11).

Aherson yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) menyampaikan, dalam rapat pembahasan terkait dana tersebut ia mempertanyakan apa kegiatan yang akan dilakukan. Sehingga dampak positifnya untuk daerah seperti apa?

"Kita akan lihat uang yang dikeluarkan untuk kongres tersebut berapa besar dan tentunya harus memberikan manfaatnya untuk daerah," tutur Aherson.

Reporter Arif Wahyudi