GagasanRiau.Com Tembilahan - Pembukaan Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau tahun 2016 dibuka oleh Plt Gubernur Riau, yang diwakili Plt Sekdaprov Riau, M Yafiz.

Dalam kegiatan tersebut turut di hadiri Wakil Bupati, Walikota, Ketua Tim Koordinasi Penanggulanggan Kemiskinan (TKPK) se-Provinsi Riau, serta Kepala Bappeda, di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Selasa (08/03/2016).

Rakor yang di laksanakan selama 1 hari diikuti sabanyak 75 orang terdiri dari usur DPRD, TKPK Provinsi Riau yang terdiri dari 18 SKPD di lingkngan Pemerintah Provinsi Riau, BPS Riau, PTPN V, Bank Riau Kepri serta SKK Migas dan Usur Perguruan Tinggi dengan menghadirkan 2 orang narasumber dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Tim Teknis TKPK Provinsi Riau, turut dihadiri juga Wakil Bupati H Rosman Malomo yang juga sebagai Ketua Ketua TKPK Kabupaten Inhil, dan turut didampingi Kepala BPMPD Drs Yulizal dan Kasubbid Ekonomi di Bappeda, Eka Aprianto.

Dalam sambutan Plt Gubri yang dibacakan Plt Sekda menyamoaikan, sangat mengapresiasi kegiatan tersebut, sebagaimana koordinasi dalam rangka terwujudnya sinergi kebijakan dan efektivitas dalam upaya pencapaian target penaggulangan kemiskinan di Propinsi Riau hingga saat ini.

Kemiskinan merupakan masalah yang di hadapi oleh beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Kemiskinan dan penanggulangannya masih merupakan tantangan besar  bagi proses pembangunan di negeri ini.

Penaggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas kebijakan Pemerintah Provinsi Riau. Sampai saat ini Badan Statistik Provinsi Riau dalam rilisnya, bahwa tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau Per Maret 2015 sebesar 531,39 Ribu Jiwa jumlah ini meningakat jika di bandingkan Maret 2014 sebesar 499,89 ribu jiwa ini menujukkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan 20 persen. Diharapkan dengan adanya Rakor ini dapat mesiasati hal tersebut.

Persoalan kemiskinan tidak hanya kepada penduduk miskin tatapi faktor lain ikut andil seperti keprihatinan terhadap tingkat kemiskinan ini merupakan tugas berat bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah untuk dapat menurunkan angka kemiskinan agar tidak berdampak luas.

Ditambahkannya, untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, pemerintah membuat regulasi dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No.15 TH 2010 tentang pecepatan penaggulangan Kemiskinan yang di tindak lanjuti dengan di terbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.45 TH 2010 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan propinsi dan kabupaten/kota.

Wakil Bupati H Rosman Malomo yang juga sebagai Ketua Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Inhil menyampaikan beberapa permasalahan yang di hadapai masyarakat miskin yang ada di wilayah Kabupaten Inhil, seperti masalah ekonomi, mengingat masyarakat inhil sebagian besar merupakan Petani yang perlu dukungan Infrastruktur di samping hasil produksi yang didapatkan tidak seberapa serta masalah pendidikan yang di hadapi di Kabupaten Khususnya di Inhil masih terdapat beberapa target yang belum tercapai.

(Adv/humas)