GAGASANRIAU.COM, TEMBILAHAN – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H Herman, mengikuti peresmian serentak 8 Mal Pelayanan Publik (MPP) Semester I Tahun 2026 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Peresmian yang digelar secara daring tersebut, Senin (15/06/2026), menjadi menjadi bagian dari penguatan reformasi birokrasi sekaligus upaya memperluas akses pelayanan publik yang semakin terintegrasi di daerah.
Peresmian dipimpin langsung oleh Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa hingga Semester I Tahun 2026 telah terbentuk 313 Mal Pelayanan Publik di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.
Keberadaan MPP diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Menteri PAN-RB turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir atas komitmen dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ucapan selamat juga disampaikan kepada Kabupaten Indragiri Hilir yang tahun ini memperingati Hari Jadi ke-61.
Menanggapi kegiatan tersebut, Bupati Inhil H. Herman menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik harus berjalan seiring dengan perhatian terhadap kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.
“Pelayanan publik yang baik harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Karena itu, kami terus mendorong penguatan sistem pelayanan yang lebih efektif, mudah diakses, dan sesuai dengan kondisi daerah,” ujar Bupati Herman.
Pada sesi interaktif bersama pemerintah pusat, Bupati Herman juga menyampaikan sejumlah aspirasi strategis daerah, salah satunya terkait wacana pemekaran wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
Menurutnya, Indragiri Hilir merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Riau yang hingga saat ini belum pernah mengalami pemekaran, meskipun memiliki cakupan wilayah yang luas serta karakteristik geografis yang cukup menantang.
“Kami berharap aspirasi ini dapat menjadi perhatian pemerintah pusat. Dengan luas wilayah dan kondisi geografis yang dimiliki, tentu diperlukan pendekatan pelayanan dan pembangunan yang semakin dekat kepada masyarakat agar pemerataan pembangunan dapat terus diwujudkan,” ungkapnya.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam peresmian MPP tersebut menjadi bagian dari komitmen daerah untuk terus mendukung transformasi birokrasi dan menghadirkan pelayanan publik yang adaptif, inklusif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
.jpg)
.jpg)
