GagasanRiau.Com Pekanbaru - Anggota Komisi III DPR RI Hasrul Azwar mengatakan, kemungkinan Polda Riau tidak berkoordinasi dengan Kementrian LHK, menyebabkan dikeluarkannya SP3untuk perusahaan diduga pembakar lahan.

Karena itu diperlukan perbaikan koordinasi antara Kepolisian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.

"Setelah melakukan penyidikan, ternyata ada surat dari menteri, bahwa lahan perusahaan menjadi pengawasan dari menteri (KLHK)," kata Hasrul, usai pertemuan dengan jajaran Polda Riau membahas alasan diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Hasrul juga mengatakan, beberapa alasan dikeluarkannya SP3 itu adalah adanya tumpang tindih antara penyidik kepolisian dengan KLHK, karena dalam beberapa kasus penyidik pegawai negeri sipil (PNS) yang lebih dulu menangani lahan perusahaan yang terbakar tersebut.

Hasrul bersama sejumlah anggota Komisi III melakukan kunjungan kerja ke Polda Riau. Dalam kunjungan itu, sejumlah permasalahan dibahas, termasuk salah satunya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Polda Riau kepada 15 perusahaan yang diduga membakar lahan.

Usai pertemuan yang dilangsungkan secara tertutup selama lebih dari 3,5 jam itu, Hasrul lebih dulu turun dari lantai 2, tempat diselenggarakan rapat kerja itu. Menurut pria asal Sumatera Utara tersebut, Komisi III tidak akan menerima mentah-mentah alasan keluarnya SP3 oleh Polda Riau itu.**/nda