Sedangkan untuk DBH Dana Reboisasi (DR), ditemukan terdapat perbedaan yang sangat jauh antara realisasi penerimaan yang tercatat dalam LKPD dengan hasil perhitungan dalam kajian ini. Hasil perhitungan DR yang mestinya diterima pemerintah daerah se Riau, sebesar Rp. 1,014 T. Sementara realisasinya hanya Rp335 Milyar,  terdapat kehilangan sebesar Rp679 Milyar yang seharusnya diterima daerah.

Hasil kajian ini, menunjukkan pula bahwa selama ini kontribusi pendapatan dari sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah se Riau sangat minim,  dikarenakan kekurangan penerimaan daerah yang semestinya diterima setiap tahun, baik dari PSDH maupun DR.

Untuk Provinsi Riau, pendapatan dari sektor kehutanan hanya berkontribusi rerata 2010-2014 0,4% dari total pendapatan daerah Provinsi Riau. Sedangkan kontribusi untuk pendapatan daerah se Provinsi Riau hanya berkontribusi 4-5% dari total pendapatan 12 kabupaten dan kota di Riau sepanjang 2010-2014.

Kekurangan penerimaan DBH PSDH dan DR salah satu disebabkan oleh keberagaman data yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah baik ditingkat daerah maupun ditingkat pemerintah pusat dan lembaga Statistik. Sementara pembagian DBH data produksi sangat menentukan berapa penerimaan negara yang akan diterima dari sektor kehutanan serta menjadi intrumen pembagi DBH ke daerah. Data yang singkron dan banyaknya data yang bervariasi akan menyulitkan dalam menghitung pembagian DBH tersebut.

Kajian ini juga menemukan perbedaan data realisasi produksi yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau, dengan data realisasi produksi yang tercantum dalam beberapa Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan yang dilaporkan.

Seperti, Data RKT untuk pemegang izin IUPHHK-HTI PT. RAPP tahun 2014, data realisasi produksi yang tertera dalam RKT perusahaan ini,  terdapat 479,278,38 m3 kayu jenis Acasia, sedangkan berdasarkan Data Dinas Kehutanan produksi kayu yang di hasilkan PT. RAPP di kabupaten Siak pada tahun 2014 sebesar 482,223,08 m3 jenis Acasia, terdapat perbedaan yang tipis sekitar 2,994,70 m3.