Dimana diuraikan FITRA Riau, rencana perubahan APBD tahun 2016, menurunkan anggaran Karhutla yang terdapat dalam SKPD (Dinas kehutanan, perkebunan, BLH dan BPBD) sebesar Rp.2,9 milyar. Anggran tersebut mestinya digunakan untuk kegiatan Pencegahan dan Penangulangan pada saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

"Bahkan dalam anggaran perubahan APBD tahun 2016, sama sekali tidak ada perubahan atau penambahan program dan kegiatan baru. Total alokasi anggaran karhutla tahun 2016 terjadi penurunan pada APBD 2016 perubahan yang terdapat pada empat SKPD yaitu Dinas Kehutanan Rp7,83 miliar turun sebesar 21% menjadi Rp6,18 milyar, BPBD Rp7,35 miliar turun sebesar 11% menjadi Rp6,51 milyar, Dinas Perkebunan Rp5,12 miliar turun sebesar 6% menjadi Rp4,80 milyar, dan Badan Lingkungan Hidup Rp767 juta turun sebesar 7% menjadi Rp716 milyar "papar Usman.

Bahkan disebutkan Usman, belanja Karhutla lebih kecil dari belanja keperluan tiga orang pimpinan daerah. "Lebih parah lagi, biaya Karhutla juga lebih kecil dari belanja untuk membiayai keperluan tiga orang pimpinan daerah yaitu Gubernur, Wagub, Sekda." tegas Usman.

Untuk kebutuhan ketiga pimpinan daerah ini, dalam APBD Perubahan 2016 diusulkan sebesar Rp. 18,4 Milyar. Anggaran tersebut digunakan untuk Perjalanan Dinas, Makan dan Minum, Rumah Jabatan, Pakaian Dinas. Sementara total anggaran untuk Karhutla yang diperuntukkan untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian sebesar Rp. 18,1 Milyar.

Hal ini lanjut Usman, menunjukkan, meskipun dengan alasan rasionalisasi karena terdapat penurunan pendapatan daerah, namun belanja yang direncanakan tidak proporsional. Anggaran yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat sebanyak 6 juta jiwa, sama besarnya bahkan lebih kecil dari belanja untuk keperluan tiga orang petinggi daerah.

"Sebagaimana kita ketahui, bahwa sampai saat tidak jabatan wakil gubenur Riau, akan tetapi anggaran masih tetap dialokasikan. Hal ini juga sangat berpotensi untuk terjadi penyelewengan" tukasnya.

Editor Arif Wahyudi