GagasanRiau.Com Pekanbaru - Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau diminta mundur oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman jika tidak mampu memanajerial. Hal ini sehubungan dengan mandeknya pencairan puluhan rekanan yang sampai saat ini masih belum dibayarkan.

"Apa pun alasannya itu tanggung jawabnya. Jangan menyalahkan orang lain. Model begini ini bukanlah seorang manajerial yang baik. Kalau memang tak mampu bilang tak mampu," kata Andi Rachman (sapaan akrab Gubri), Rabu (4/1/17) dilansir dari riauterkini.

Andi Rachman mengaku dia sudah menerima penjelasan langsung dari Dwi Agus Sumarno. Dan dikatakan Andi dirinya tidak mau menerima begitu saja alasan-alasan yang disampaikan mulai dari keterbatasan pegawai, kemudian waktu yang singkat termasuk kelengkapan berkas para rekanan yang tidak lengkap.

"Saya tidak terima begitu saja. Karena sebagai Kadis, ya harusnya sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Kalau masalah internal dan eksternal itu yang saya minta inikan sudah jauh-jauh hari sudah diantispasi. Berapa kemampuan pegawai kita, bagaimana tekhnis lainnya," kata Andi.

Andi mengaku sangat terganggu karena seharusnya bisa dimanfaatkan membahas yang lain, malah tersita dengan persoalan rekanan tersebut. "Jangan seperti ini ada ganguan lagi terhadap kita. Pada hal kita mencoba melaksakan kegiatan awal tahun, jadi tersita, seperti pak Sekda harusnya bisa memikirkan yang lain jadi tersita masalah ini," ungkap Andi.

Sebelumnya, puluhan kontraktor marah, uang hasil pekerjaannya belum juga dibayarkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau. Disisi lain, mereka juga menyalahkan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Riau lambat dalam menyelesaikan proses administrasi. "Pekerjaan kami sudah selesai 100 persen. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian pembayarannya," kata Tengku Jasromi yang mengaku dari salah satu kontraktor yang ikut mengerjakan proyek seminisasi di Rokan Hilir, Rabu (4/1/16).

Para kontraktor ini mengaku khawatir karena sampai hari ini hasil pekerjaan mereka belum dibayarkan dari-dari proyek-proyek yang ada di Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Riau (sebelumnya Ciptada), meski menurutnya seluruh berkas administrasi sudah diserahkan sebelum akhir Desember lalu.

Para kontraktor ini lalu mengancam, jika memang tak ada juga kepastian kepastian besok, mereka mengadu ke DPRD Riau. Apa lagi memang papar Jasromi, dari paket-paket yang mereka kerjakan merupakan proyek yang berasal dari aspirasi dewan. "Kalau tak ada juga kepastian kami akan mengadu mengadu dewan besok," ujar Jasromi.(Rtc)

Editor Arif Wahyudi