GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Arsyadjuliandi Rachman Gubernur Riau menyatakan akan menyurati bagi Bupati maupun Walikota di Kabupaten Kota yang sering tidak bisa mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor). Pasalnya Rakor ini kata Gubri yang akrab disapa Andi Rachman ini bahwa perpanjangan tangan pemerintah pusat.

"Ia kalau sesekali tidak  hadir nggak masalah tetapi kalau terus menerus akan dibuat surat teguran sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat" ucap Andi Rachman sebagaimana dilansir dari antarariau Selasa (12/9/2017).

Namun kata Andi ia berharap agar Bupati maupun Wako tidak hadir semua tunduk kepada keputusan rapat dan kebijakan dapat dijalankan di daerah masing-masing.

Andi mengaku maklum kalau memang ada kepala daerah yang tidak bisa hadir pada rapat sepenting itu mungkin karena ada tugas dan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.

"Kalau ada yang tidak hadir berarti mereka ada tugas ditempat yang tidak bisa diwakilkan. Yang penting tugas ini bisa berjalan di daerah masing-masing," pintanya.

Dimana sebelumnya Rapat Koordinasi Gubernur Riau dengan bupati/wali kota yang langsung dipimpin oleh Gubernur Arsyadjuliandi Rachman di Pekanbaru, Selasa, minim kehadiran kepala daerah.

Dalam Rapat tersebut, hanya ada empat kepala daerah yang hadir yakni Bupati Indragiri Hilir HM Wardan,  Bupati Kampar Azis Zaenal, Bupati Kuantan Singingi Mursini, dan Bupati Siak Syamsuar.

Dalam rapat yang digelar sekitar pukul 08.30 WIB hingga 12.30 WIB, itu Gubernur Riau Arsyadjuliandi (Andi) Rachman selalu moderator langsung membahas beberapa topik hangat.

Adapun beberapa hal hangat yang dibahas adalah masalah perbatasan wilayah antara kabupaten/kota lima desa, juga dengan provinsi tetangga seperti Sumatera Barat dan Jambi.

Selain itu keluhan yang tidak kalah mencuat adalah terkait kendala perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

Pada kesempatan Rakor bertema memantapkan koordinasi dan sinergi pembangunan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten /kota melalui penguatan sistem demokrasi kependudukan perbatasan serta percepatan proyek nasional di Riau ini juga meminta pemaparan tentang progres tahapan Pilkada 2018.

Dalam rakor gubernur didampingi Dirjen Kependudukan dan pencatatan sipil Kementerian Dalam Negeri RI,  wakil gubernur, Asisten Deputi Penanganan konflik dan keamanan transportasi Kemenkopolhukam RI.A(ANTARA).

Editor Arif Wahyudi