GAGASANRIAU.COM,TEMBILAHAN - Laporan Pertanggungjawaban APBD 2016 yang konon katanya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) nyatanya hingga hari ini belum disampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk selanjutnya dilakukan pembahasan.

Padahal, seperti yang dikatakan Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam, pihaknya telah menyurati Pemkab Inhil agar segera menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016.

''Jika berdasarkan Permendagri nomor 33 tahun 2017 tentang tata cara penyusunan APBD tahun 2018, ini sudah sangat terlambat,'' ujar Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Meskipun sudah disurati, dikatakannya hingga kini belum ada tindak lanjut dari Pemkab Inhil.