Parlemen

Legislator Desak Wako Pekanbaru Cabut PSBB Lantaran Bikin Warga Terancam Kelaparan

Ida Yulita Susanti, Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru saat menyalurkan bantuan kepada warga terdampak COVID-19
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Anggota DPRD Kota Pekanbaru mendesak Firdaus mencabut  pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemko Pekanbaru dinilai gagal memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Warga terancam kelaparan lantaran bantuan dinanti tak kunjung datang. 
 
Selain itu juga Pemko Pekanbaru tidak transparan dalam proses penganggaran bantuan ke warga. Pemko Pekanbaru juga tidak pernah melibatkan lembaga legislator dalam membuat keputusan untuk bersama-sama membatu warga yang terdampak wabah virus korona (COVID-19). 
 
Hal itu disampaikan oleh Ida Yulita Susanti, Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru kepadan Gagasan, Senin sore (27/4/2020) sehubungan dengan banyak warga yang tidak diakomodir oleh Pemko Pekanbaru untuk mendapat bantuan. Sementara pemberlakukan PSBB sudah memasuki hari ke sepuluh.
 
"Kita minta pemko untuk jujur dan transparan memberikan informasi kepada masyarakat terkait bantuan terdampak Covid-19. Jangan beri harapan kalau hanya harapan palsu. karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak " tegas Politisi Partai Golkar Pekanbaru ini.
 
Karena kata Ida, selama ini Pemko Pekanbaru tidak transparan terkait berapa jumlah masyarakat penerima bantuan Covid-19 serta alasan yang menerima dan klasifikasinya seperti apa. Selain itu juga soal jumlah dana yang dikucurkan, berasal dari pemerintah pusat berapa dibantu APBD murni yang direlokasi. "Bagaimana mekanisme penanggulangan dan siapa pejabat dan stake holder, mesti jelas " tutur dia.
 
DPRD, kata dia, bisa saja menolak pemberlakuan PSBB oleh Pemko Pekanbaru, karena dinilai gagal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak dan tidak secara aktif.
 
"Pemko juga bahkan tidak pernah melibatkan lembaga DPRD dalam pengambilan keputusan " tegas dia.
 
Ditegaskan Ida, Wali Kota Pekanbaru tak perlu ngotot memberlakukan PSBB jika tambah menyengsarakan warga. Jika memang tetap ngotot memberlakukan PSBB maka Firdaus selaku Wali Kota Pekanbaru harus benar-benar bekerja semaksimal mungkin dan terbuka kepada publik terkait penggunaan anggaran.


[Ikuti GagasanRiau.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar