Jemaah Haji Gagal Berangkat Gegara Pandemi COVID-19, Kata Ketua DPRD Pekanbaru Harus Dimaknai Ujian Allah Swt
Hamdani, Ketua DPRD Pekanbaru
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Pandemi virus korona 2019 (COVID-19) yang melanda dunia saat ini mengakibatkan kelumpuhan hampir semua sektor kehidupan baik ekonomi dan aktifitas rutinitas keagamaan sekalipun.
Demikian juga ibadah haji yang juga mengalami dampak dari pandemi COVID-19, tertunda lantaran pihak pemerintahan Arab Saudi menunda ibadah haji akibat krisis kesehatan tersebut.
Melihat kondisi tersebut, Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani meminta kepada masyarakat KOta Bertuah yang gagal menunaikan ibadah haji pada tahun ini memaknainya sebagai ujian dari keimanan.
"Ini adalah ujian dari Allah, bahwa ini adalah bukti bahwa semua yang kita harapkan atau inginkan bisa tercapai dengan keinginan kita. Kita anggap ini adalah ujian dari Allah," ujar Hamdani, Rabu (03/06/2020).
Selain itu juga, Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani meminta kepada masyarakat Pekanbaru untuk terus memanjatkan doa kepada Allah Swt agar pandemi COVID-19 segera dapat diatasi sehingga aktifitas dapat berjalan kembali.
Hal itu sampaikan saat ditemui di ruangan kerjanya, dimana politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan terkait dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang sudah dibayarkan oleh masyarakat dan dikabarkan dana tersebut akan digunakan pmerintah pusat untuk memperkuat nilai rupiah, kepada wartawan Hamdani mendorong agar DPR-RI dapat berperan untuk mengawasi kebijakan tersebut.
"Dana Haji ini adalah dana publik, tentu kita mendorong DPR-RI berperan untuk menanyakan kepada pemerintah. Karena pemerintah tidak bisa serta merta mengambil kebijakan sendiri," jelasnya.
Dengan begitu diharapkan jika keputusan tersebut diambil maka pemerintah harus menyampaikan dan meminta izin kepada masyarakat.
"Karena masyarakat niatnya bukan mau investasi dan bukan nabung cari keuntungan, dan secara prinsipnya ini harus minta izin kepada masyarakat. Mekanisme seperti apa ini kembali lagi kita dorong DPR-RI untuk menanyakan ke pemerintah," tukasnya.
LAINNYA
Tulis Komentar