Padahal kata Jack jika para pembantu presiden punya niat memperbaiki ketersedian garam ini bisa melakukan pembangunan pabrik garam serta dengan biaya tidak mahal jika peruntukannya untuk mengamankan stok ketersedian garam dalam negeri. "Dibandingkan kita harus mengimpor garam terus menerus, " ujarnya.

"Semua instrumen untuk membangun pabrik garam ada di Indonesia, yang tidak ada hanya kemauan dari para pembantu Presiden Jokowi " tegas dia.

Dikatakan Jack, Repdem menyarankan agar para menteri yang bermental tengkulak ini untuk diwaspadai kebijakannya. Karena kata dia lagi, kebijakan Presiden Jokowi bisa tidak sejalan dengan para menteri ekonominya yang dinilai hobi berbisnis.

"Menteri yang bermental tengkulak ini, sudah pasti menjadi salah satu penghambat percepatan pembangunan kemandirian ekonomi yang dilakukan Pak Jokowi. Karena para menterinya cenderung hanya mencari solusi instans, hobi berbisinis dengan rakyatnya, apalagi yang sangat kita khawatirkan justru berbisnis rente dari kebijakan impor ini " kritik Jack.

"Repdem minta semua menteri yang bermental tengkulak dan pencari keuntungan pribadi untuk segera dibuang dari kabinet " tukas Jack

Soal kebijakan impor garam ini Sakti Wahyu Trenggono mengatakan sudah diputuskan dalam rapat dengan Menko Perekonomian dihadiri Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian. Tercatat bahwa berdasarkan neraca, stok produksi garam nasional 2,1 juta ton.

"Lalu kemudian impor (garam) diputuskan 3 juta," kata Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (18/3/2021) dilansir dari cnbcindonesia.com.

Sebenarnya, Presiden Jokowi dibuat 'murka' lantaran jajarannya tidak mampu mengatasi persoalan impor garam yang sudah mendarah daging sejak lama. Padahal, Indonesia memiliki target tinggi yakni menjadi negara swasembada garam.

Jokowi mengungkap dua masalah utama yang dihadapi dalam hal serapan garam rakyat. Pertama, dari sisi rendahnya kualitas garam rakyat sehingga tidak memenuhi standar kebutuhan industri.

Sementara itu, di sisi lain industri selalu berusaha memenuhi kebutuhannya dengan melakukan impor garam. Jokowi kemudian menyentil jajarannya yang tahu betul mengenai hal ini namun tidak pernah mencari solusinya secara komprehensif.

"Ini harus dicarikan jalan keluarnya. Kita tahu masalah tapi tidak pernah dicarikan jalan keluarnya," kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Jokowi mengakui, selama ini persoalan garam hanya disikapi melalui jalan pintas. Ketika industri tidak mampu lagi memenuhi pasokan, maka impor garam pun menjadi sebuah keharusan.