GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - DPRD Pekanbaru kembali menggelar rapat paripurna di Ruang Paripurna Gedung Balai Payung Sekaki, Selasa (6/4/2021) mengenai Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kota Pekanbaru Akhir Tahun Anggaran 2020.
Dalam Rapat paripurna ke-3 masa sidang II DPRD Pekanbaru tahun sidang 2020/2021 ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani MS SIP didampingi oleh dua Wakil Ketua Ginda Burnama ST dan Tengku Azwendi Fajri SE.
Di samping itu rapat ini hanya dihadiri oleh perwakilan Pemko Pekanbaru melalui staf ahli beserta segenap OPD dan BUMD.
Setelah paripurna, Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani MS SIP menyebut bahwa seluruh Fraksi telah menyampaikan beberapa pandangan umumnya mengenai hasil evaluasi dari LKPj Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020.
"Evaluasi terhadap LKPj Kepala Daerah ini tentu berbeda-beda. Memang, ada menyoroti terkait PAD. Kemudian pelayanan-pelayanan publik dan penanganan covid-19 juga ada. Jadi beberapa pandangan fraksi itu berbeda-beda yang disoroti dari LKPj ini," sebutnya.
Tidak hanya PAD, beberapa fraksi menyampaikan pandangan umumnya terkait recofusing (pemotongan) anggaran akibat pandemi covid-19.
"Recofusing ini memungkinkan pemko melakukan pergeseran anggaran. Tetapi hal ini wajib dilaporkan ke DPRD selaku mitra Pemerintah. Jadi beberapa fraksi ada yang mempertanyakan terkait recofusing," ujarnya.
Hamdani berharap seluruh pandangan umum dari Fraksi DPRD Pekanbaru terhadap LKPj Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020 merupakan jawaban-jawaban yang rasional.
"Kita harapkan semua pandangan umum Fraksi ini wajib dijawab oleh Pemerintah. Jadi mungkin di tahun berikutnya, kita (DPRD) tidak ingin lagi pertanyaaan itu serupa dengan apa yang disampaikan pada kesempatan ini," pungkasnya.
Reporter: Nurwalidaini
Tulis Komentar