GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - DPRD Pekanbaru menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Kota Pekanbaru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2021, Selasa (28/9/2021).
Dalam rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri SE didampingi Wakil Ketua lainnya Ginda Burnama ST. Selain itu rapat ini dihadiri oleh Asisten III Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Masykur Tarmizi beserta pejabat dilingkungan Pemko hingga Camat.
Setelah rapat paripurna selesai Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri SE mengatakan bahwa ada beberapa kegiatan yang disoroti kalangan legislatif dalam. Yang diantaranya pemotongan gaji THL hingga pengadaan mobil dinas.
"Maka dari itu, kita minta kepada pemerintah untuk segera memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi tersebut," katanya.
Azwendi juga menyebut, pihak Sekretariat DPRD sudah mengagendakan Pemerintah Kota untuk menjawab seluruh pandangan fraksi.
"Artinya mengenai pemotongan honor ini sebenarnya kan bukan suatu hal yang umum, bukan kebijakan yang baik. Tapi mungkin dari sisi pemerintah, kami menyarankan untuk mempertimbangkan kembali," jelasnya.
Lebih lanjut Azwendi mengatakan, kondisi ini sudah dilaporkan kepada ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ke DPRD. Hal ini dikarenakan ekonomi sedang sulit dan pendapatan jauh merosot.
"Kita melaksanakan PPKM, seluruh aktivitas perekonomian kita macet. Pendapatan Pekanbaru salah satunya jasa, terjadi stagnan. Penerimaan kita, sektor pajak juga sangat menurun," jelasnya.
DPRD Pekanbaru juga menyoroti pengadaan mobil dinas di lingkungan Pemko Pekanbaru. Namun, Azwendi sendiri mengaku belum cek seperti apa detail pengadaan kendaraan dinas itu.
"Berkaitan dengan pengadaan mobil dinas kita akan koordinasi lagi dengan Ketua TAPD, seperti apa. Saya belum cek detailnya. Tapi sebaiknya, kalau ada mobil dinas yang masih layak gunakan saja," ujarnya.
Politisi Demokrat ini memberi saran agar mengoptimalkan kendaraan yang ada. Apalagi, banyak aset berupa mobil dinas yang dikuasai oleh pihak luar.
"Aset-aset kita banyak dikuasai pihak luar, saya minta optimalisasi aset kita khususnya kendaraan dinas. Sehingga bisa kita data ulang sesuai peruntukannya," pungkasnya.
Tulis Komentar