GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Komisi III DPRD Pekanbaru menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pekanbaru, Senin (21/3/2022).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Aidil Amri S Sos didampingi Wakil Ketua H Ervan diikuti Anggota lainnya H Suherman, Irman Sasrianto, Heri Setiawan, Heri Kawi Hutasoit, Ruslan Tarigan dan Zulkarnain.

Hadir dalam rapat ini Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Pekanbaru Idrus serta Kepala Bidang.Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Aidil Amri SSos mengatakan, agenda rapat membahas mengenai masalah data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Pekanbaru.

Pasalnya informasi yang didapatkan bahwa bantuan Program Keluarga Harapan ini banyak masyarakat yang tidak mendapatkan justru bantuan tersebut salah sasaran, sehingga tidak tepat sasaran.

Sebab, masyarakat mengeluhkan penyaluran bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Sehingga perlu dilakukan Rapat Dengar Pendapat untuk mengetahui sejauh mana penyaluran bantuan kepada orang yang membutuhkan.

"Kita menerima laporan dari masyarakat, ada yang penerima PKH itu sudah kaya, ada juga yang telah meninggal dunia itu masih mendapatkan bantuan," kata Aidil usai rapat.

Politisi Demokrat ini menyebut, penyaluran bantuan manfaat masyarakat ini tidak tepat sasaran dikarenakan kinerja dari pendamping PKH yang turun untuk mendata di setiap kelurahan maupun RW.

Untuk itu, tegas Aidil dia berharap supaya Pendaping Keluarga Harapan kembali turun mengambil data untuk memastikan agar data yang diinput benar-benar adalah masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan bukan pula masyarakat yang sudah mampu justru menerima bantuan.

"Dari hasil pemaparan Dinas Sosial tadi, masalahnya itu ada di pendamping. Kita ingatkan pendamping di kelurahan atau RW ini jangan ada bermain-main data penerima PKH," tegasnya.

Karena kata Aidil lagi jika data itu dimain-mainkan akan merugikan bagi banyak pihak terutama masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan kenyataannya justru tidak. Dan juga data yang diambil haruslah valid dan benar-benar dilakukan pendataan ulang di setiap tingkatan baik tingkat RT maupun tingkat RW. 

Menyikapi bantuan tersebut yang tidak tepat sasaran, Aidil mendesak Dinas Sosial dapat sesegera mungkin melakukan validasi ulang data penerima PKH di Kota Pekanbaru.

Validasi data ulang ini kata Adil Amri penting dilakukan supaya masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan terakomodir dan tidak ada lagi yang tidak mendapatkan bantuan tersebut.

"Tadi sudah diberi keterangan, Dinas Sosial akan meninjau ulang lagi data-data penerima PKH tersebut," ujarnya.

Selain itu, dalam rapat ini juga membahas terkait keberadaan gelandangan dan pengemis (Gepeng) yang ada di Kota Pekanbaru. Dinas Sosial diharapkan dapat saling berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban terhadap penyakit masyarakat ini.

"Gepeng ini sudah meresahkan, ada yang anak-anak yang dibawah umur. Jadi kita minta gepeng ini ditertibkan selama bulan puasa," tutup Aidil.

Dinas Sosial kata Aidil harus pro aktif dan benar-benar melakukan tinjauan ke bawah jika diperlukan untuk menertibkan para Gelandang dan Pengemis ini. Apalagi kata dia saat ini akan memasukui bulan suci ramadhan. Sehingga saat menajalni ibadah puasa di bulan suci ramadhan benar-benar tidak ada lagi persoalaan gepeng ini.