Maka dari itu, ia berharap kepada seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan ini dengan baik agar seluruh Pengawas dan Penasehat BUMDes mampu membina BUMDes nya menuju kesejahteraan masyarakat.

"Pesan saya, ikuti pelatihan ini dengan baik agar pengawasan BUMDes bisa maksimal dengan baik," kata H. Dwi Budiyanto, S.Sos., M.Si.

Selain mengoptimalkan perkembangan BUMDes, juga menghindari penyalahgunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. BUMDes merupakan program unggulan Bupati Inhil dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Lebih lanjut H. Dwi Budiyanto, S.Sos., M.Si mengatakan, perkembangan BUMDes yang sehat merupakan indikator utama besaran bantuan anggaran permodalan BUMDes dari Pemerintah Provinsi Riau.

"Untuk BUMDes dalam katagori maju akan dikucurkan anggaran Rp 235.000.000. Jika BUMDesnya tidak produktif makan bantuan BKKnya semakin kecil," terangnya.

Terkahir H. Dwi Budiyanto, S.Sos., M.Si mengatakan, BUMDes wajib melaksanakan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Tahunan (MDPT). Maka dari itu Pengawas dan Penasehat harus mengingatkan pengurus BUMDes agar pelaksanaannya sesuai aturan.

"Pelaksanaan MDPT merupakan kewajiban pengurus BUMDes agar terlaksananya keterbukaan anggaran." Tutupnya.