GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendapat sorotan tajam dari DPRD Riau terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan.
Kritikan ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, yang menilai kondisi infrastruktur jalan di Riau sudah dalam keadaan darurat.
Menurut Edi Basri, Pemprov Riau dinilai abai terhadap persoalan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemakaian jalan yang tidak terkendali, seperti truk overloading dan kendaraan Non-BM yang bebas melintas, semakin memperparah kerusakan jalan di berbagai wilayah Riau.
"Ini sangat memprihatinkan. Jalan-jalan kita terus rusak parah karena kendaraan berat yang over kapasitas, sementara tidak ada anggaran perbaikan sama sekali. Ini bisa disebut darurat infrastruktur jalan," ujar Edi Basri kepada wartawan, Sabtu (4/5/2025).
Ia menambahkan, seharusnya pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran minimal Rp500 miliar untuk perbaikan jalan. Menurutnya, berapapun kondisi keuangan daerah, perbaikan jalan harus menjadi prioritas utama demi kelancaran transportasi dan keselamatan pengguna jalan.
“Minimal Rp500 miliar itu harus ada. Kalau tidak, kita mau tunggu sampai jalan-jalan ini benar-benar tidak bisa dilalui baru diperbaiki? Ini soal kepentingan rakyat,” tegasnya.
Selain itu, Edi juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap kendaraan berat yang menggunakan jalan provinsi. Ia menilai kurangnya tindakan tegas dari aparat maupun dinas terkait menjadi faktor utama maraknya pelanggaran yang merusak jalan.
Komisi III DPRD Riau, lanjut Edi, akan memanggil instansi terkait untuk meminta penjelasan dan mendesak agar RKPD 2025 direvisi demi memasukkan anggaran infrastruktur. Ia mengingatkan, bila kondisi ini dibiarkan, maka dampaknya akan sangat besar bagi perekonomian dan keselamatan masyarakat.
"Kami akan perjuangkan ini. Infrastruktur adalah tulang punggung pembangunan. Jika ini tidak ditangani serius, maka pembangunan Riau akan terhambat secara keseluruhan," tutupnya.(*)
