GAGASANRIAUCOM, PEKANBARU - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Riau tahun 2024 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI. Penilaian itu turun dari tahun sebelumnya yang selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Atas opini BPK tersebut, Ketua DPRD Riau, Kaderismanto mengatakan, bahwa selama ini Provinsi Riau belum pernah mendapatkan WDP. Pasalnya, selama ini dirinya mendengar Provinsi Riau selalu mendapatkan WTP.
"Meski penilaian itu tidak menjadi persoalan tapi ini menjadi catatan penting bagi kita bahwa ternyata pada tahun 2024 pengelolaan keuangan daerah itu tidak baik-baik saja," ujar Kade, Selasa (3/6/2025).
Untuk itu, pihaknya berharap bagi yang terdapat catatan-catatan agar segera diselesaikan. Sehingga kedepan diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat dikelola dengan baik.
"Bagaimanapun, Provinsi Riau dalam beberapa waktu yang lalu itu selalu WTP. Namun tahun 2024, kita dapat WDP. Tapi kita berharap pengelolaan keuangan 2025 ini dapat transparan, akuntabel dan betul-betul dikelola dengan baik," harapnya.
Dengan pengelolaan keuangan yang baik, pihaknya juga berharap bisa membantu percepatan pembangunan Provinsi Riau sesuai dengan target.
Dikatakannya, permasalahan ini baru tentang pengelolaan keuangan. Belum lagi berkaitan dengan bagaimana cara mencari uangnya.
Menurutnya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus meningkat. Karena ini berkaitan dengan percepatan pembangunan daerah.
"Jadi percepatan pembangunan itu tidak hanya sebagai slogan, akan tetapi betul-betul menjadi sebuah target kinerja yang tentu kita berharap Gubernur dapat memberikan target-target ini ke seluruh kepapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sehingga yang menjadi harapan kita terlaksana," katanya.
"Saat ini, mata rakyat melihat kepada kita semua. Belum lagi membahas tentang meningkatkan pendapatan daerah, bicara soal mengelola keuangan saja kita belum sempurna," sambungnya.
Oleh karena itu, dirinya kembali berharap, di samping meningkatkan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi rakyat, tapi pemerintah juga harus bisa mengelola keuangan itu dengan baik dan tepat sasaran.(*)
