GAAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Banyaknya kegiatan tunda bayar di Pemerintah Provinsi Riau, membuat sejumlah pihak ketiga kewalahan dan bahkan sudah banyak juga yang bermasalah keuangannya. Kondisi ini juga berdampak pada sektor ekonomi lainnya.
Untuk itu, komisi IV DPRD Riau meminta mitra atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar menyelesaikan terlebih dahulu tunda bayar sebelum menjalan kegiatan yang baru.
Hal ini disampaikan ketua Komisi IV DPRD Riau, Makmun Solihin, ia menegaskan, tunda bayar ini menyangkut dengan masyarakat, pengusaha dan juga kontraktor yang memiliki banyak tanggungannya.
Dikatakannya, kontraktor atau pengusaha yang mengerjakan proyek Pemerintah Provinsi Riau belum tentu menggunakan uang yang longgar.
"Artinya, bisa jadi kontraktor ini menggunakan uang yang berasal dari pinjaman. Kalau ini ditunda-tunda, sudahlah tunda bayar ditunda lagi, ini nanti akan menghambat perekonomian di Riau, luas dampaknya nanti,"ujar Makmun Selasa (22/7/2025).
Tidak hanya mempengaruhi ekonomi di Riau, kata Makmun, secara psikologis juga mempengaruhi banyak sekali dampaknya ke sektor lainnya.
Ketua Fraksi PDI-P ini juga mengatakan, banyak tunda bayar yang ada di mitra Komisi IV DPRD Riau. Salah satunya di Dinas PUPR sekitar Rp382 miliar, Kemudian Rp2,6 miliar di Dinas ESDM.
"Khusus di Dinas ESDM sudah kami cek, SPM dari dinas sudah dikeluarkan. Tinggal lagi dari BPKAD, dan mudah-mudahan segera dibayarkan,"jelasnya.(*)
