GAGASANRIAU.COM, BENGKALIS -- Miris, ratusan kendaraan roda dua dan roda empat dilaporkan mengular panjang di empat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pulau Bengkalis, Riau, pada Rabu (1/7).
Kelangkaan BBM ini dipicu oleh keterlambatan pasokan mobil tangki pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masuk ke wilayah pulau.
Kondisi ini memicu gelombang protes dari warga yang merasa hak dasar mereka diabaikan oleh pemerintah daerah dan otoritas terkait.
Berdasarkan pantauan di lapangan yang dilansir dari Riauposco, kemacetan dan antrean panjang terjadi merata di empat titik vital, yakni SPBU Desa Teluk Latak, SPBU Desa Senggoro, SPBU Desa Wonosari (Kecamatan Bengkalis), dan SPBU Desa Selatbaru (Kecamatan Bantan).
Dan pemandangan paling memprihatinkan terlihat di SPBU Jalan Lembaga, Desa Wonosari.
Sejak pukul 13.30 WIB, ratusan pengendara sudah memadati area SPBU di bawah terik matahari ekstrem.
Ironisnya, hingga pukul 16.00 WIB, gerbang pengisian masih terkunci rapat tanpa ada satu pun petugas yang berjaga.
"Antre tiga jam di tengah terik matahari hingga sore, belum juga masuk minyak. Karena terlambat masuk mobil tangki, maka masyarakat yang menjadi korbannya," cetus Andi, warga Senggoro dengan nada jengkel, Rabu (1/7).
Jeritan Warga 20 Desa: Desak Skema 3T
Krisis energi ini tidak hanya melumpuhkan wilayah perkotaan, tetapi juga mencekik urat nadi perekonomian di pedesaan.
Perwakilan dari 20 desa di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis untuk segera mengakhiri ketergantungan pasokan dari pelansir yang kerap mempermainkan harga.
Mengingat keterbatasan akses geografis Pulau Bengkalis, warga menilai daerah mereka sudah sangat layak menerapkan skema sub-penyalur untuk wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T) sesuai regulasi BPH Migas.
Yandi, perwakilan warga dari Desa Teluk Lancar, menegaskan bahwa tuntutan masyarakat sangat mendasar: kemudahan akses BBM demi menyambung hidup, bukan untuk dikomoditaskan.
"Tolonglah kami, kami bukan mau kaya, hanya untuk memenuhi keperluan keluarga sehari-hari," keluh Yandi.
Paradoks Negeri Kaya Minyak, Miskin Pasokan
Kelangkaan ini memantik kritik tajam mengenai tata kelola energi di Riau.
Pulau Bengkalis secara administratif merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis—salah satu daerah penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia yang masuk dalam Wilayah Kerja (WK) Rokan dan dikelola oleh raksasa pelat merah, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Udin, salah seorang warga Pulau Bengkalis, mengutuk keras lambannya respons birokrasi dalam mengatasi sengkarut distribusi ini.
Dia juga menepis stigma negatif yang kerap menyudutkan warga desa kecil sebagai penimbun ilegal saat membeli BBM dengan jeriken.
"Kalau kami ini penimbun minyak, kami siap ditangkap. Kami hanya untuk keperluan keluarga sehari-hari, bukan untuk kaya, Bang," tegas Udin.
Publik kini menagih komitmen konkret dari BPH Migas, Bupati Bengkalis, serta jajaran dinas terkait untuk segera membenahi jalur logistik laut dan darat yang menjadi biang kerok keterlambatan pasokan.
Warga memperingatkan, jika skema distribusi tidak segera dirombak dan dipermudah, kelumpuhan aktivitas ekonomi di pulau terluar ini akan menjadi bom waktu yang siap meledak.
.jpg)
.jpg)
