gagasanriau.com ,Pekanbaru-Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru untuk Tahun Anggaran 2014 terkesan tidak melalui kajian yang mendalam dan disusun secara serius oleh Tim Anggaran Pemerintah Kota. Pasalnya nilai yang disampaikan oleh Pemko Pekanbaru mengalami perubahan sampai tiga kali dan terus mengalami kenaikan.

Dari Rp 2,4 Triliun pada akhir 2013 kemarin, dan sempat menggalami penambahan juga pada awal Januari menjadi Rp 2,7 Triliun kini APBD Kota Pekanbaru bertambah lagi menjadi Rp 2,9 Triliun. Namun menurut Walikota Pekanbaru, Firdaus MT hal ini masalah yang wajar meskipun terkesan asal-asalan dalam penggunaan uang rakyat ini. "Uang kita bertambah, ya tentu bertambah lagi APBD-nya. Penambahan itu datangnya  dari perkiraan pendapatan dan PAD, dan juga ada penambahan dari bagi hasil jadi dihitung-hitung nambah lagi ya di sampaikan lagi"Firdaus berteori kepada  gagasanriau.com saat ditemui digedung DPRD kota Pekanbaru, Rabu (15/1/14). Penambahan APBD ini diklaim Firdaus sebagai bentuk tidak adanya anggaran yang ditutupi-tutupi oleh Pemko Pekanbaru. "Seharusnya baguskan kalau kita sampaikan, jangan ada penambahan 200 Milyar namun di simpan dulu saya rasa iu tidak perlu"tambahnya lagi. Dan penyebab APBD Pekanbaru Tahun Anggaran 2014 hingga kini belum juga ketuk palu. Firdaus hanya beralasan menunggu keputusan dari DPRD yang semua rincian anggarannya telah disampaikan. "Kami sudah sampaikan  sama anggota Dewan, namun belum juga disahkan. Kita sudah desak meraka untuk segera mengesahkannya. Kami juga berharap tim banggar bisa menyelesaikannya segera Di bawah tanggal 20 bulan inilah"kata Firdaus. Karena keterlambatan pengesahan APBD berimbas pada gaji karyawan Tenaga Harian Lepas (THL), seperti pasukan kuning (penyapu jalan) yang hingga kini belum juga menerima gaji. Dan yang sangat disayangkan, Pemko Pekanbaru justru tidak mempunyai anggaran gaji THL dengan alasan menunggu pengesahan APBD dahulu seolah menyalahkan anggota dewan yang lambat mengesahkan APBD. "Untuk gaji PNS  tak masalah, dan memang untuk pegawai THL berpengaruh. Namun tak bisa kita ambil kebijakan, kita pinjam uang kas juga tak boleh, upaya kita ya hanya mendesak anggota dewan untuk mempercepat pengesahan APBD"elak Firdaus. Dian Rosari