GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menegaskan komitmennya dalam menasionalkan gerakan Daerah Istimewa Riau (DIR) serta memberikan gelar adat kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Keputusan ini menjadi bagian dari hasil Musyawarah Kerja (Musker) LAMR 2025 yang berlangsung pada Jumat–Ahad, 13–15 Juni 2025.
Ketua Panitia Musker yang juga Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR, Datuk Jonnaidi Dasa, menyebutkan bahwa Musker tidak hanya menetapkan kelanjutan program-program strategis, namun juga melahirkan sejumlah inisiatif baru, termasuk strategi untuk menasionalkan gagasan DIR.
“Upaya ini akan dilakukan dengan menjalin komunikasi lintas daerah dan membentuk jejaring antarprovinsi guna memperkuat gagasan DIR secara nasional,” ujarnya.
Selain itu, Musker juga menggarisbawahi pentingnya memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan lokal, khususnya dalam proses penetapan kawasan hutan yang saat ini tengah berlangsung. LAMR juga didorong untuk mempercepat proses pendaftaran tanah ulayat secara menyeluruh di semua tingkatan kelembagaan.
Presiden Prabowo Dianugerahi Gelar Adat Melayu Riau
Salah satu rekomendasi penting yang dihasilkan dalam Musker ini adalah pemberian gelar adat Melayu Riau kepada Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai memiliki jasa besar terhadap kebudayaan dan wilayah Melayu, baik sebelum maupun sesudah menjabat sebagai Presiden RI.
Ketua Komisi Rekomendasi Musker, Datuk Aziun Asy’ari, menuturkan bahwa Presiden Prabowo telah lama menunjukkan kedekatannya dengan budaya Melayu. Ia memimpin organisasi silat nasional hingga internasional, mengenakan busana Melayu dalam berbagai kesempatan, serta menginisiasi Piala Hang Tuah sebagai ajang silat bergengsi.
“Dalam pidato ilmiahnya pertengahan 2024, beliau secara eksplisit menyebut dua kebesaran bangsa Indonesia, yakni para pendiri bangsa dan Bahasa Melayu Riau,” ujar Aziun.
Setelah menjabat sebagai presiden, Prabowo dinilai semakin menunjukkan komitmennya terhadap tanah Melayu. Salah satu yang paling menonjol adalah ketegasannya dalam menertibkan kawasan hutan ilegal di Riau.
Dari total kawasan sawit ilegal yang ditemukan DPRD Riau sebesar 1,6 juta hektare dan temuan KPK sebanyak 1,2 juta hektare, hampir satu juta hektare kini telah disegel di bawah kepemimpinan Prabowo.
“Langkah tegas ini sangat monumental karena selama bertahun-tahun data itu hanya menjadi angka tanpa tindakan nyata,” jelasnya.
Selain itu, Presiden Prabowo juga memenuhi permintaan LAMR untuk membentuk Kementerian Kebudayaan serta memastikan mata pelajaran Budaya Melayu Riau (BMR) masuk dalam kurikulum tingkat SMA secara nasional.
Tradisi dan Sejarah Gelar Adat
Ketua Umum DPH LAMR, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, menyebutkan bahwa pemberian gelar adat kali ini memiliki makna istimewa karena usulannya berasal dari LAMR kabupaten/kota dan kawasan, bukan semata-mata dari tingkat provinsi.
“Biasanya gelar adat cukup dimusyawarahkan di tingkat LAMR Provinsi, namun kali ini berasal dari aspirasi daerah,” ungkapnya.
Presiden Prabowo sebelumnya juga telah menerima gelar kehormatan dari Kesultanan Melaka dan Johor. Dengan latar belakang pendidikan selama empat tahun di Malaysia, ia dinilai memiliki pemahaman yang dalam terhadap budaya Melayu.
LAMR sendiri memiliki tradisi panjang dalam menganugerahkan gelar adat kepada tokoh nasional dan daerah. Beberapa tokoh yang pernah menerima gelar serupa antara lain Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Syarwan Hamid, Ustad Abdul Somad, Sutardji Calzoum Bachri, Rida K. Liamdi, Mohamad Iqbal, dan Akmal Abbas.
Musker Bernuansa Baru
Musker LAMR 2025 juga mencatat beberapa hal baru dalam pelaksanaannya. Jika sebelumnya Musker dilaksanakan di akhir tahun dan menghadirkan narasumber internal, tahun ini menghadirkan pembicara eksternal yakni Suwito, S.H., M.Kn, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah dari Kementerian ATR/BPN, yang hadir secara daring.