GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau akan menghadapi masalah serius lagi untuk APBD Riau 2026 mendatang, pasalnya akan ada pemotongan dana transfer pusat lagi untuk Provinsi Riau, kebijakan dari pemerintah pusat.
Hal ini dikatakan Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri, menurutnya gambarannya ada Rp200 Miliar lebih dipotong dana transfer pusat dari Rp900 Miliar lebih sebelumnya yang tersisa setelah dilakukan juga pemotongan sebelumnya dari Rp1,2 Triliun.
"Ini menjadi ancaman lagi, akan ada pemotongan dana transfer pusat ke Provinsi Riau mencapai Rp 200 Miliar, setelah sebelumnya juga dipotong,"ujar Edi Basri Selasa (26/8/2025).
Namun dengan kondisi seperti ini, tidak ada juga langkah kongkrit dari Pemerintah Provinsi untuk mencari potensi pendapatan baru untuk menutupi kemungkinan defisit anggaran ini.
"Seharusnya ada upaya yang kongkrit dari pemerintah provinsi Riau, karena ini persoalan serius, bagaimana agar bisa menutupi dan solusi untuk defisit anggaran ini,"ujar Edi Basri.
Permasalahan ini juga menjadi salah satu penyebab hingga saat ini belum juga diajukan APBD Riau 2026 dan APBD Perubahan 2025.
Menurut Edi Basri masih banyak peluang yang bisa dimaksimalkan dalam menggenjot pendapatan dari berbagai sektor tersebut, di antaranya potensi di daerah yang belum tergarap maksimal.
"Seperti potensi di sektor BUMD yang harus dimaksimalkan, jangan sampai diberikan target yang rendah, tapi harus tinggi target yang diberikan kepada BUMD ini,"ujar Edi Basri.
Berikutnya lanjut Edi Basri sektor lain yang masih bisa dimaksimalkan juga ada peluang lain, seperti galian C dan potensi pajak lainnya yang belum tergarap secara maksimal,"ujar Edi Basri.