IMD Nyatakan Hukum Sudah Dibeli Firdaus MT, Kabag Hukum Pemko Pekanbaru Dari Kejaksaan

Senin, 04 Juli 2016 - 16:54:58 wib | Dibaca: 4070 kali 
IMD Nyatakan Hukum Sudah Dibeli Firdaus MT, Kabag Hukum Pemko Pekanbaru Dari Kejaksaan
Direktur Eksekutif IMD Raja Adnan

GagasanRiau.Com Pekanbaru - Indonesian Monotoring Development (IMD) menilai hukum tidak akan berlaku terhadap Walikota Pekanbaru Firdaus MT. Pasalnya Firdaus sudah membeli hukum itu sendiri dengan merekrut pihak Kejaksaan untuk menjadi Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pekanbaru H Syamsuir SH MH.

Hal ini dikatakan oleh Direktur Eksekutif IMD Raja Adnan kepada GagasanRiau.Com Senin sore (4/7/2016) sehubungan dengan dugaan kasus hukum menimpa Walikota Firdaus yang tidak pernah tuntas dalam penyelesaiannya.

"Gimana mau jalan proses hukumnya kalau orang Kejaksaan sudah duduk dalam pemerintahan Pemko Pekanbaru, H Syamsuir SH MH itu sudah jelas orang dari Kejaksaan, makanya proses hukum tidak pernah jalan, mulai dari kasus korupsi Bansos Pemko Pekanbaru, pelanggaran hukum dalam pembangunan perkantoran di Tenayan Raya alih fingsi lahan, hingga pembangunannya sendiri tidak memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) " ungkap Adnan.

Dikatakan Adnan bahwa H Syamsuir SH MH merupakan orang dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau yang direkrut oleh Firdaus MT untuk menempati Kabag Hukum Setda Pekanbaru.

"Kita selesai lebaran ini juga akan melakukan gugatan ke Kejaksaan untuk segera menarik para jaksa-jaksa yang ditugaskan di pemerintahan agar proses penegakan hukum dapat berjalan, karena ini dasarnya apa kok bisa mereka bekerja di dua tempat" ujarnya.

"Jika pihak penegak hukum sudah dapat dikendalikan, sudah pasti Firdaus aman karena segala kasus hukum yang dilakukannya tidak tersentuh lagi. Makanya saya tidak percaya jika pihak penegak hukum bekerja dengan rule nya. Ini ada apa kok Kejaksaan Agung juga menempatkan orang-orang di pemerintahan? berapa mereka dibayar untuk itu"tegas Adnan lagi.

Selain itu dikatakan oleh Raja Adnan lagi, ia sangat kesal dengan sikap legislatif dalam hal ini DPRD Kota Pekanbaru yang dianggapnya mandul dalam pengawasan proses pemerintahan di eksekutif. "Mandul nggak berfungsi sama sekali lembaga eksekutifnya, patut dicurigai mereka juga pura-pura tuli dan hanya memilih jalan aman" tukasnya.

Reporter Arif Wahyudi


Loading...
BERITA LAINNYA