Riau Bermasalah Soal Serapan APBD Masih Sangat Rendah

Kamis, 14 Juli 2016 - 18:30:27 wib | Dibaca: 6715 kali

GagasanRiau.Com Pekanbaru - Provinsi Riau selalu bermasalah dalam hal serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan hal ini terjadi setiap tahunnya. Mengingat masih kecilnya serapan APBD, untuk itu DPRD Riau mengingatkan satuan kerja perangkat daerah provinsi untuk segera merealisasikan Anggaran yang sudah dianggarkan pada tahun 2016 tersebut, dimana sudah memasuki bulan Juli.

"Kami mendapat konfirmasi bahwa realisasi APBD masih 25 persen. Kami mengingatkan kepada seluruh SKPD dan satuan kerja untuk menggenjotnya, apalagi sekarang sudah memasuki Juli," ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Sunaryo, di Pekanbaru, Kamis (14/7/2016).

Lebih lanjut dia mengatakan, seluruh SKPD Pemprov Riau harus ekstra kerja keras, jika sebelumnya beralasan bulan Ramadan, usai lebaran ini tidak ada lagi alasan untuk tidak mengejar target itu.

"Kami minta kepada Gubernur Riau untuk mengevaluasi seluruh SKPD-nya, agar realisasi anggaran ini bisa terlaksana sesuai harapan," katanya lagi.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Riau Hardianto juga mengkritisi masih minim serapan APBD yang dilakukan oleh mitra kerjanya hingga pertengahan tahun 2016, salah satunya Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air yang termasuk dalam daftar terendah realisasi anggaran.

"Kami sudah berkomunikasi secara lisan dengan ESDM masalah rendah serapan anggaran itu, mereka sudah menyusun kiat untuk memasuki triwulan III tahun ini dan akan terus mengupayakan anggaran di atas 75 persen. Sedangkan dengan Dinas Cipta Karya sampai saat ini memang belum ada komunikasi," kata Hardianto lagi.

Dia mengakui komunikasi memang menjadi kendala antara Komisi D dan Cipta Karya itu, sehingga mereka tidak tahu apa saja persoalan penghambat serapan anggaran.

Lebih lanjut dikatakan politisi Gerindra Riau ini, sebagaimana sudah tercantum dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Nomenklatur, disinyalir menjadi salah satu penghambat serapan anggaran, mengingat hampir separuh program mitra kerja Komisi D yang tidak bisa dijalankan.

"Minim komunikasi yang dilakukan Cipta Karya ini memang tidak mengganggu dalam hal serapannya, namun dengan komunikasi itu kan kami dapat mengetahui apa saja permasalahannya," ujarnya lagi.

Ia juga menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap mitra kerjanya tersebut.

Komisi D berharap Dinas Cipta Karya bisa merealisasikan anggaran minimal 95 persen pada tahun 2016 ini.(ANT)

Editor Arif Wahyudi