GagasanRiau.Com Pekanbaru - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau mengungkapkan bahwa penggunaan uang rakyat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016 Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru banyak diperuntukan hanya untuk hal yang bersentuhan dengan kebutuhan publik.
Dimana disampaikan oleh Usman, Koordinator FITRA Riau, pada tahun 2016 APBD Murni Pemko Pekanbaru, ditemukan alokasi anggaran sebesar Rp 1,03 triliun untuk belanja modal. Terdapat sedikitnya Rp 329 miliar dari total belanja tersebut di alokasikan juga untuk fasilitas aparatur.
"Dari dokumen APBD Murni 2016, FITRA Riau mencatat masih banyak ditemukan anggaran yang mestinya tidak harus dipaksanakan dialokasikan pada tahun 2016. Mengingat permasalahan keuangan daerah yang dihadapkan pada penurunan pendapatan disegala bidang" katanya.
Baca Juga Patut Diusut, Pemko Pekanbaru Tertutup Kelola Dana Rakyat
"Seperti pembangunan gedung kantor, kendaraan dinas, dan fasilitas yang tidak perlu lainnya. Kondisi tersebut menunjukan bahwa, perencanaan APBD tahun 2016 tidak mempertimbangkan kondisi keuangan yang semestinya telah diketahui sejak awal penyusunan" papar Usman.
Untuk itu FITRA Riau, meminta kepada Pemko Pekanbaru, untuk segera menjelaskan secara gamblang kepada publik terkait dengan persoalan yang dihadapi saat ini, dengan sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutup-tutupi.
"Pemerintah Kota Pekanbaru, segera mempublikasikan dengan publik, realisasi anggaran baik pendapatan daerah yang telah masuk ke kas daerah (semester 1 2016), dan realisasi belanja daerah semester I tahun 2016 secara rinci dan detil berdasarkan SKPD" tegas Usman.
Selain itu juga dilanjutkan Usman, Pemko Pekanbaru, harus merealokasikan anggaran pada belanja program non urusan setiap masing-masing SKPD dan merealokasikan alokasi belanja modal untuk fasilitas aparatur untuk belanja–belanja yang bekaitan dengan pelayanan publik.
Sebelumhya Pemko Pekanbaru mengaku bahwa pihaknya mengalami defisit anggaran, hingga terjadi penunggakan gaji 13 ASN yang mestinya dibayar sewaktu Idul Fitri lalu. Selain itu juga beberapa gaji Imam Masjid serta Ketua Rukun Tetangga (RT) juga belum dibayar.
Reporter Arif Wahyudi