BPJS Cabang Tembilahan Gerah Dituding Kapitalisasi Kesehatan Publik

Rabu, 28 September 2016 - 13:39:41 wib | Dibaca: 9083 kali 
BPJS Cabang Tembilahan Gerah Dituding Kapitalisasi Kesehatan Publik

GagasanRiau.Com Tembilahan - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Tembilahan merespon negatif terkait kinerja mereka yang sangat kapitalistik. Dimana sebelumnya Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Herwanissitas yang mengatakan bahwa badan kesehatan bentukan pemerintahan semasa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cendrung mencari keuntungan serta memberatkan masyarakat bergaya kapitalis.

Kepala Kantor BPJS Cabang Tembilahan, Yessy Rahimi melalui Kepala Unit Pemasaran, Dede Nirwan saat diwawancarai awak media dikantor BPJS setempat ia mengatakan "itukan persepsi mereka"

"Saat ini BPJS masih kurang sosialisasi kepada masyarakat. Yang jelas kalau dari sisi BPJS nya tidak lebih untuk memberi kemudahan kepada masyarakat," ucap Dede.

Sementara itu, seperti pemberitaan sebelumnya, legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Herwanissitas mengkritik dan menyatakan BPJS memberatkan dan merugikan masyarakat. Sebab, BPJS yang diketahui badan non profit ini dinilai lebih cenderung mencari keuntungan, lebih tepatnya itung-itungannya seperti ekonomi kapitalis.Baca Ini Kata Legislator Inhil Terkait BPJS:Badan Non Profit, Kok Malah Mengejar Keuntungan

Hal tersebut dikarenakan atas adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pihak BPJS kesehatan yakni Vertikal Account (VA). Dimana sistem vertikal ini kalau yang mendaftar itu satu keluarga maka harus membayar merata atau tidak bisa bayar parsial (perorangan, red) tetapi harus dibayar secara kolektif, tentu ini sangat memberatkan masyarakat.

Dengan pernyataan itu, Dede mengatakan jika ada lima anggota keluarga maka harus masuk lima kali pendaftaran atau pembayaran. Jadi dengan kebijakan baru itu, satu VA baru cuma satu saja sudah hidup kelima-lima anggota keluarga.

"Kemudian salah satu prinsip dari program kita inikan gontong royong, ini menanamkan agar diantar keluarga itu ada gontong royong, bukannya yang sakit saja dibayar, jadi keluarganya yang sehat juga ikut membantu membayar keluarga yang sakit," papar Dede.

Kemudian, lanjutnya, jika bayar di swalayan waralaba, itu biaya administrasinya Rp2500, jika satu VA jadinya cuma sekali bayar saja administrasinya. Itu tujuannya untuk menjadikan satu VA.

"Kalau kita bilang mengejar keuntungan, ini data terakhir dari 20.000 orang peserta mandiri, cuma 700 orang yang membayar," ungkapnya.

Dikatakannya lagi, pihak BPJS bertujuan memberikan kemudahan bagi peserta. Memang ada subsidi dari pemerintah, dimisalkan suatu lembaga sudah memiliki jaminan subsidi, apakah kita selalu mengharapkan itu.

"Sebaiknyakan kita berswasempada dengan mengelola dengan baik, tidak lagi bergantung dengan APBN. Dan APBN bisa dimanfaatkan oleh negara untuk hal lain," katanya lagi.

Kalau dari BPJS sendiri sudah optimal pengelolaannya diharapkan nantinya mandiri tidak lagi membebani APBN. Seperti yang tertera diundang-undang sudah jelas, apa bila BPJS defisit, maka ada beberapa mekanisme untuk penanganannya, disubsidi pemerintah contohnya.

"Sampai September 2016 ini, 20.000 peserta mandiri di inhil ada 700 orang peserta yang tidak menunggak, selebinya mereka tergolong tidak aktip membayar. Sedangkan sistem satu VA ini berlakunya dari 1 September. Kami masih perlu sosialisasikan lagi kepada masyarakat.  Kami rasa masih banyak masyarakat terutama yang aktip membayar terkejut tiba-tiba iurannya berubah menjadi satu keluarga langsung," tutupnya.

Reporter Daud M Nur


Loading...
BERITA LAINNYA