GagasanRiau.Com Pekanbaru - Pemerintah Provinsi dipinta segera jalankan program pembangunan sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017. Pasalnya penyusunan APBD Thaun 2017 sudah tepat waktu dan kini telah selesai verifikasi dan evaluasinya oleh Kementerian Dalam Negeri pada akhir 2016 lalu.
"Atas kerja komisi, badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah APBD sudah dapat selesai tepat waktu. Kami minta pemprov segera laksanakan APBD dengan segera terhitung 1 Januari," kata Wakil Ketua DPRD Riau, Manahara Manurung di Pekanbaru, Selasa (3/1/2017).
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau, Manahara Manurung dalam rapat paripurna penutupan masa sidang III September-Desember 2016 sekaligus pembukaan Masa Sidang Januari-Desember 2017. Pada kesempatan itu, dia juga mengatakan bahwa evaluasi APBD di kemendagri selesai pada 27 Desember 2016 sejak APBD disahkan 5 Desember 2016.
"Kemudian dilakukan rapat antara badan anggaran dengan TAPD pada 28 Desember terkait penyempurnaan dan penyesuaian APBD. Sehingga telah mendapat persetujuan bersama antara DPRD dengan Gubernur Riau," sebutnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemprov Riau, Ahmad Hijazi menyatakan awal tahun ini pihaknya akan melengkapi jabatan orgqnisasi pemerintah daerah yang baru dulu. Nanti setelah itu baru menetapkan pengguna dan pejabat pengguna anggaran.
"Itu nanti melalui peraturan dan surat keputusan gubernur. Kita harapkan pekan ketiga Januari ini selesai. Lalu pekan keempat barulah bisa dimulai. Pengeluaran saat ini masih yang rutin saja seperti gaji pokok," jelasnya.
Sementara untuk tunjangan jabatan masih belum karena baru pelantikan OPD baru akhir tahun lalu. Selanjutnya, gaji akan dirapel, namun untuk Tambahan Penghasilan Pegawai masih disusun. Hal itu berlaku untuk semua pegawai, tidak hanya untuk menyelesaikan masalah pegawai Rumah Sakit.
"TPP akan disusun berdasarkan hakikat OPD yang baru, pergubnya tentu akan direvisi lagi. Itu untuk semua pegawai, tidak yang di RS saja," lanjutnya.
APBD Riau 2017 disahkan sebesar Rp10,459 triliun dengan struktur pendapatan Rp8,3 triliun. Selisih antara belanja dan pendapatan itu ditutupi oleh sisa lebih anggaran sekitar Rp2,1 triliun.(ANT)
Editor Arif Wahyudi